Headline
Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.
Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.
GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan apresiasinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mendukung peningkatan pada sistem e-budgeting.
"Ya. Terima kasih. Saya berterima kasih kepada KPK. Spirit-nya adalah memang membuat proses budgeting itu transparan, kemudian kita bisa mengendalikan perilaku orang. Tujuan sebuah sistem dibangun itu untuk memaksa agar semua pengguna mengikuti apa yang kita inginkan," ungkapnya seusai meninjau pelaksanaan Car Free Day di Bundaran HI, Jakarta, Minggu (3/10).
Sebelumnya, Anies menyebut akan meningkatkan atau memperbarui sistem e-budgeting. Tujuannya agar sistem itu bisa melakukan verifikasi otomatis terhadap anggaran yang diusulkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Sehingga nantinya sistem e-budgeting bisa melakukan filter secara otomatis terhadap anggaran yang benar-benar diusulkan oleh SKPD karena adanya usulan dari masyarakat maupun anggaran titipan dari oknum tertentu.
"Di dalam semua organisasi. Selalu ada yang rajin, ada yang kurang rajin, ada yang tidak rajin. Ada yang jujur, ada yang kurang jujur, ada yang tidak jujur. Sistem yang dibuat itu harus berfungsi menaklukan semua, sehingga harus rajin, harus jujur," tukasnya.
Menurut Anies, sistem e-budgeting saat ini masih memiliki kelemahan karena belum bisa menyaring anggaran-anggaran yang diusulkan.
"Tapi kalau sistem itu hanya berfungsi jika penggunanya jujur, jika penggunanya rajin, maka akan kecolongan terus. Karena itulah, yang kita lakukan adalah melakukan upgrading agar kita bisa memastikan tidak ada penyimpangan lagi," kata mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.
Sebelumnya, Anies menyebut terdapat kelemahan dalam sistem e-budgeting sehingga masih muncul anggaran-anggaran tidak wajar dalam Kebijakan Umum APBD dan Plafon Prioritas APBD Sementara (KUAPPAS) 2020.
Anggaran tersebut antara lain pengusulan lem aibon Rp82 miliar, pengusulan pengadaan pulpen Rp124 miliar, dan komputer Rp121 miliar.
Terkait hal itu, Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif pun menegaskan mendukung Pemprov DKI jika ingin meningkatkan sistem tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Syarif melalui cuitannya di akun media sosial Twitter pribadi.
"Jika DKI Jakarta dan Pak Anies Baswedan berniat untuk meningkatkan kualitas e-budgeting yang sekarang agar lebih smart, silahkan. Tapi jangan meninggalkan e-budgeting dan kembali ke cara manual," ungkapnya.
Diakui Syarif, e-budgeting Jakarta dan Surabaya merupakan sistem penganggaran terbaik saat ini yang juga sering dicontohkan di hadapan kepala daerah lain agar bisa ditiru.(OL-09)
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung mengungkap alasan menunjuk juru bicara eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai komisaris di BUMD PT Jakpro.
MANTAN Gubernur Jakarta, Anies Baswedan menemui mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong di Rutan Cipinang pada Jumat (1/8).
MANTAN gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyoroti masih lemahnya meritokrasi, pengisian jabatan masih dilakukan berdasarkan kedekatan atau koneksi bukan kompetensi
Tom Lembong dituntut pidana penjara selama 7 tahun dan denda Rp750 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka akan diganti (subsider) dengan pidana kurungan selama 6 bulan.
Dia menuturkan Presiden Prabowo selama hampir sembilan bulan masa jabatannya telah hadir dalam sejumlah forum penting internasional.
Anies Baswedan, eks Wakapolri Komjen (Purn) Oegroseno serta dua eks pimpinan KPK Laode M Syarif dan Saut Situmorang, Refly Harun hadir di sidang pleidoi Tom Lembong
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved