DPRD DKI Tuntut Transparansi TGUPP

DPRD DKI Jakarta menuntut adanya transparansi mengenai kinerja serta penggunaan anggaran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).

Tuntutan ini disampaikan dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum APBD dan Plafon Prioritas APBD Sementara (KUAPPAS) 2020 di Komisi A dengan mitra kerja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI.

Anggota Komisi A dari Fraksi PAN Lukmanul Hakim mengungkapkan selama ini TGUPP berjalan tidak transparan. Selain itu, meski berada di bawah Bappeda, DPRD DKI tidak bisa mengawasi langsung kinerja TGUPP.

Terlebih anggaran TGUPP cukup besar yakni tahun ini mencapai Rp18 miliar

Dalam KUAPPAS 2020, Bappeda berencana mengajukan anggaran untuk gaji dan tunjangan serta penyelenggaraan kerja TGUPP sebesar Rp19 miliar.

Baca juga : Disdik DKI Batalkan Anggaran Pengadaan Komputer

"Mana orangnya? Ini mengajukan anggaran ini sesudah dipotong menjadi Rp 19 miliar lebih kurangnya," ungkap Lukmanul pada Rabu (30/10).

Ia pun meradang soal tugas dan tanggung jawab TGUPP yang berdasarkan Pergub No 2411/2018 yang disebutkan melekat pada gubernur sehingga tidak bisa diawasi langsung DPRD. Meskipun demikian, justru untuk gaji dan tunjangan menjadi tanggungan APBD yang memerlukan persetujuan DPRD.

"Apa yang sudah mereka capai untuk memberi manfaat kepada rakyat DKI. Toh, juga anggaran masih defisit. Program-program gubernur apakah sudah merata semua ke bawah? Ini perlu penjelasan," tukasnya.

TGUPP juga disebut menjadi momok yang harus lebih disegani oleh para SKPD ketimbang terhadap anggota DPRD.

"Saya melihat ini sempat ke mana-mana TGUPP ini. Kalau DPRD datang ke dinas itu lebih takut sama TGUPP daripada DPRD. Padahal kami dipilih oleh rakyat dan disumpah, mengikat sumpah kami untuk pengawasan budgeting dan regulasinya. Tolong penjelasan apa sih fungsi TGUPP itu sehingga menjadi beban APBD DKI Jakarta," ungkapnya.

Di sisi lain, anggaran TGUPP terus meningkat tiap tahunnya. Pada 2018 anggaran TGUPP adalah Rp7,5 miliar. Sementara pada 2019 anggarannya naik menjadi Rp18 miliar. Anggaran kembali diusulkan naik menjadi Rp19 miliar pada 2020.(OL-7)