NasDem Dorong Pemprov DKI Unggah Dokumen Usulan KUA PPAS

KETUA Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino menanggapi soal belum diunggahnya dokumen usulan anggaran DKI atau Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 di website resmi apbd.jakarta.go.id.

Menurutnya, dokumen KUA PPAS memang tidak bisa secara langsung diunggah ke website karena masih perlu pembahasan dengan DPRD, yakni melalui Badan Anggaran (Banggar), komisi dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Namun, DPRD periode baru ini belum terbentuk secara resmi mengenai komisi dan Badan melalui Rapat Alat Kelengkapan Dewan (AKD).

"Oleh karena itu, Fraksi Partai NasDem DPRD DKI akan berupaya mengingatkan dan berusaha mempercepat proses publikasi KUA PPAS tersebut," ujar Wibi saat dihubungi Media Indonesia, Jakarta, Kamis (10/10).

Baca juga: Pembahasan KUA PPAS Molor

Wibi mempertanyakan kinerja Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) dan TAPD DKI yang lambat dalam perencanaan sehingga hanya sedikit waktu bagi DPRD DKI Jakarta untuk membahas anggaran tahun 2020.

"Kita mempertanyakan kinerja Bappeda dan TAPD pemprov DKI jakarta untuk hal ini," kata Wibi.

"Namun, kami juga berharap masyarakat tidak menjadi berpikir kurang bijak dan secara umum menilai bahwa belum diunggahnya KUA PPAS ini karena ada sesuatu yang ditutup-tutupi atau ada sesuatu hal tidak baik yang direncanakan," sambungnya.

Wibi juga meminta jangan sampai ada pihak yang untuk kepentingan pribadi atau golongannya memanfaatkan situasi ini untuk menciptakan kegaduhan dan membuat keresahan di masyarakat dengan menggunakan situasi tersebut.

"Mari kita berpikir objektif dan solutif agar tujuan kita untuk melayani masyarakat berjalan dengan baik bukan sebaliknya," tandasnya.(OL-5)