Pemprov DKI Diminta Hati-hati Pilih Kontraktor Rumdis Gubernur

"Harus dipilih kontraktor yang punya pengalaman serupa mengerjakan rumah/bangunan cagar budaya, jejak rekamnya bisa dipertanggungjawabkan, tenaga ahlinya juga ada," kata Bambang saat dihubungi, Selasa (8/10).

Sama halnya dengan kontraktor, Pemprov DKI juga harus memilih konsultan juga harus yang sudah berpengalaman merenovasi bangunan cagar budaya.

"Jadi si arsiteknya harus paham betul mana bagian yang bersejarah. Cagar budaya dibentuk kan atas peristiwa sejarahnya. Mana yang bersejarah, mana yang asli, mana yang tambahan. Kadang dalam proses, tambahan itu juga ada yang dibongkar jika memang dianggapnya tidak terlalu penting. Nah, yang asli harus kita jaga seutuhnya," tegas Bambang.

Sementara itu, pagu anggaran rehabilitasi rumah dinas gubernur yang diajukan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (Citata) DKI Jakarta sebesar Rp2,42 miliar dalam Kebijakan Umum APBD dan Plafon Prioritas APBD Sementara (KUAPPAS) 2020 menurut Bambang tidak bisa dinilai terlalu besar atau terlalu rendah.

Penilaian itu harus mengacu pada objek yang mendapat rehabilitasi. Namun, ia menekankan agar sebelum melakukan rehabilitasi, Dinas Citata harus benar-benar meneliti kondisi objek bangunan di dalam rumah dinas.

"Kadangkala yang saya khawatir adalah waktu menyusun anggaran belum betul-betul meneliti, kemudian dipakai untuk melakukan pekerjaan perbaikan yang sebenernya mungkin tidak perlu dilakukan," ungkapnya.

Tim Cagar Budaya kata Bambang tidak menolak adanya modernisasi seperti penambahan pendingin ruangan maupun elevator di bangunan cagar budaya. Asalkan hal itu dilakukan sepanjang untuk mememuhi kebutuhan yang sangat diperlukan.

"Semisal yang tinggal di situ ada yang pakai kursi roda. Tapi kembali lagi, kan cuma beberapa saat tinggalnya. Apakah perlu," tukasnya.

Sebelumnya, Dinas Citata DKI mengajukan anggaran Rp2,42 miliar guna merehabilitasi rumah dinas gubernur. Anggaran ini sempat diajukan pada 2015 lalu namun terus dibatalkan. Pada 2017 anggaran dibatalkan karena kontroversi pengadaan elevator tanpa adanya proses lelang.

Sementara pada 2018 anggaran rehabilitasi tersebut kembali dibatalkan karena tidak masuk prioritas.(OL-09)