Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTORAT Lalu Lintas Polda Metro Jaya kembali membuka akses Jl Gatot Subroto di depan Gedung DPR/MPR RI dan beberapa ruas jalan lain yang sempat ditutup terkait aksi unjuk rasa beberapa hari lalu.
Kepala Subdirektorat Penegakan Hukum (Gakkum) Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya AKBP M Nasir menyebut pembukaan kembali ruas jalan sudah dilakukan sejak Rabu (2/10) malam.
"Sudah tidak ada penutupan jalan di seluruh daerah Jakarta, tadi malam sudah dibuka dari 19.30 WIB secara bertahap. Sekarang semua sudah clear, tidak ada penutupan," ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis (3/10).
Ini sekaligus menepis kabar penutupan jalan yang akan dilaksanakan sampai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden.
"Tidak ada. Kita menutup jalan itu karena situasi seperti unjuk rasa yang sudah diterima melalui rekan intelijen," lanjutnya.
Namun ia tidak menampik kemungkinan untuk menutup kembali ruas jalan apabila aksi unjuk rasa kembali dilaksanakan.
Diketahui, penutupan beberapa ruas jalan dilakukan sejak 23 September 2019, saat kelompok mahasiswa melaksanakan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI.
Mereka menuntut pembatalan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).
Sebelumnya polisi menggunakan MCB (movable concrete barrier), water barrier, dan security barrier/kawat berduri untuk menutup ruas jalan di sekitar gedung DPR/MPR RI. (OL-09)
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut pidana penjara 10 bulan terhadap 21 terdakwa kasus kerusuhan demonstrasi yang terjadi pada Agustus 2025.
MAHASISWA Fakultas Hukum mengajukan uji materiil Pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Aksi protes pendukung Manchster United ini dijadwalkan berlangsung sebelum laga kandang melawan Fulham pada 1 Februari mendatang.
Kemudian apabila koordinator demo tidak melaporkan rencana demonstrasi dan tidak terjadi apa-apa atau keonaran maka dirinya tetap tidak akan dipidana.
Demo buruh itu menolak upah minimum provinsi atau UMP Jakarta 2026 sebesar Rp 5,7 juta. Masyarakat diimbau menghindari kawasan monas
WAKIL Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengajak kalangan buruh untuk duduk bersama menyikapi perbedaan pandangan terkait penetapan Upah Minimum Provinsi atau UMP DKI Jakarta 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved