Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Divisi Sekretaris Korporasi dan Humas PT Trans-Jakarta Nadia Diposanjoyo mengungkapkan, dalam keterangan tertulisnya, Senin (30/9) pagi, rute Trans-Jakarta kembali mengalami pengalihan.
Rute yang dialihkan terutama yang bersinggungan dengan gedung MPR/DPR.
"Sehubungan dengan adanya kegiatan aksi di depan Gedung DPR/MPR, beberapa rute Trans-Jakarta dilakukan pengalihan untuk antisipasi dan tetap melayani pelanggan," kata Nadia, Senin (30/9).
Baca juga: Belum Terlihat Antusiasme Warga di LRT Stasiun Pegangsaan Dua
Rute-rute Trans-Jakarta yang dialihkan yakni:
Koridor 9: Pinang Ranti-Pluit sementara tidak melewati Halte Senayan JCC dan Slipi Petamburan karena ada penutupan jalan.
Rute 4A: TU Gas-Grogol sementara tidak melewati Halte Senayan JCC dan Halte Slipi Petamburan karena adanya pentupan jalan.
Rute T11: Bundaran Senayan-Poris Plawad sementara tidak melewati Halte Senayan JCC dan Slipi Petamburan.
Rute 1F: Bundaran Senayan-St.Palmerah dan 1B: Tosari-St.Palmerah mengalami pengalihan rute terkait adanya penutupan jalan di sekitar MPR/DPR. Untuk sementara, kedua rute tidak melewati halte Senayan JCC, DPR 1 dan DPR 2
Rute 3F: Gelora Bung Karno-Kalideres sementara tidak melewati Halte Senayan JCC dan Halte Slipi Petamburan karena adanya penutupan jalan di sekitar MPR/DPR.
Pengalihan rute tersebut akan kembali normal jika situasi di sekitar tempat kegiatan aksi sudah kondusif. (OL-2)
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut pidana penjara 10 bulan terhadap 21 terdakwa kasus kerusuhan demonstrasi yang terjadi pada Agustus 2025.
MAHASISWA Fakultas Hukum mengajukan uji materiil Pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Aksi protes pendukung Manchster United ini dijadwalkan berlangsung sebelum laga kandang melawan Fulham pada 1 Februari mendatang.
Kemudian apabila koordinator demo tidak melaporkan rencana demonstrasi dan tidak terjadi apa-apa atau keonaran maka dirinya tetap tidak akan dipidana.
Demo buruh itu menolak upah minimum provinsi atau UMP Jakarta 2026 sebesar Rp 5,7 juta. Masyarakat diimbau menghindari kawasan monas
WAKIL Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengajak kalangan buruh untuk duduk bersama menyikapi perbedaan pandangan terkait penetapan Upah Minimum Provinsi atau UMP DKI Jakarta 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved