Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
PT Trans-Jakarta menurunkan tim sarana prasarana untuk memperbaiki kerusakan di Halte JCC akibat kerusuhan yang terjadi akibat aksi demonstrasi di depan gedung MPR/DPR, Selasa (24/9) malam.
Kepala Divisi Sekretaris Korporasi dan Humas PT Trans-Jakarta Nadia Diposanjoyo, dalam keterangan tertulisnya, menyatakan Rabu (25/9) pagi masih terdapat beberapa pengalihan rute yakni:
Koridor 9 : Pinang Ranti - Pluit sementara tidak melewati halte Senayan JCC arah Pluit dan Halte Slipi Petamburan arah Pinang Ranti.
Rute 3F : Kalideres - GBK sementara tidak melewati Halte Senayan JCC arah Kalideres dan Halte Slipi Petamburan arah GBK.
Rute T11 : Poris - Bundaran Senayan sementara tidak melewati Halte Senayan JCC arah Poris dan Halte Slipi Petamburan arah Bundaran Senayan.
Baca juga: Inilah Rute Transjakarta yang Dialihkan karena Demo
Rute 4A : TU Gas - Grogol 2 sementara tidak melewati Halte Senayan JCC arah Grogol 2 dan Halte Slipi Petamburan arah TU Gas.
Rute 9A : PGC 2 - Grogol 2 sementara tidak melewati Halte Senayan JCC arah Grogol 2 dan Halte Slipi Petamburan arah PGC 2.
Rute 1B : St.Palmerah - Tosari sementara tidak melewati Halte Senayan JCC arah St.Palmerah.
Rute 1F : St.Palmerah - Bundaran Senayan sementara tidak melewati Halte Senayan JCC arah St.Palmerah. (OL-2)
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut pidana penjara 10 bulan terhadap 21 terdakwa kasus kerusuhan demonstrasi yang terjadi pada Agustus 2025.
MAHASISWA Fakultas Hukum mengajukan uji materiil Pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Aksi protes pendukung Manchster United ini dijadwalkan berlangsung sebelum laga kandang melawan Fulham pada 1 Februari mendatang.
Kemudian apabila koordinator demo tidak melaporkan rencana demonstrasi dan tidak terjadi apa-apa atau keonaran maka dirinya tetap tidak akan dipidana.
Demo buruh itu menolak upah minimum provinsi atau UMP Jakarta 2026 sebesar Rp 5,7 juta. Masyarakat diimbau menghindari kawasan monas
WAKIL Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengajak kalangan buruh untuk duduk bersama menyikapi perbedaan pandangan terkait penetapan Upah Minimum Provinsi atau UMP DKI Jakarta 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved