Dewan Kritisi Anggaran RTH Capai Rp8 Triliun

FRAKSI Partai NasDem di DPRD DKI Jakarta mengkritisi besarnya rencana anggaran pembelian tanah yang diketahui mencapai Rp8 triliun. Anggaran itu direncanakan di antaranya Rp1 triliun untuk membeli tanah untuk ruang terbuka hijau (RTH) dan Rp7 triliun untuk pengadaan hutan kota.

Pos anggaran itu sudah diajukan kepada DPRD DKI Jakarta dalam bentuk Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon APBD Sementara (KUAPPAS) 2020.

Anggota Fraksi NasDem Nova Harivan Paloh mengatakan mendukung kebijakan Pemprov DKI untuk menambah jumlah RTH dalam bentuk taman dan hutan kota. Namun, dalam proses belanjanya, pemprov tetap harus berhati-hati dan memastikan seluruh anggaran terserap efektif.

"Yang harus disoroti apakah mengeksposkan anggaran sebesar itu yakin bisa terserap. Jadi nanti pada rapat pembahasan di komisi, saya ingin menyoroti itu," kata Nova saat dihubungi, kemarin.

Menurut Nova, Pemprov DKI harus menekankan pada efektivitas anggaran. Tidak mudah membeli tanah di Jakarta yang sudah sedemikian sempit. Pemprov DKI harus sudah memiliki daftar kandidat lahan yang bisa dibeli dan segera melakukan pendekatan kepada pemilik lahan setelah anggaran dikunci.

"Jangan hanya memikirkan ini anggaran, tetapi bagaimana nanti juga melakukan pembeliannya. Jangan kalau terserap setengahnya, lalu melempar alasan sulit," tukasnya. (Put/J-3)