Headline
Presiden Prabowo resmikan 80.000 Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia.
Presiden Prabowo resmikan 80.000 Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia.
ANGGOTA DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai NasDem Nova Harivan Paloh mendorong adanya transparansi kinerja Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).
Hal itu menyusul rencana Pemprov DKI untuk menaikkan anggaran TGUPP tahun depan dari semula Rp18,99 miliar menjadi Rp21 miliar. Nova menyebut harus ada parameter penilaian yang jelas jika gubernur ingin keningkatkan anggaran TGUPP.
"Sekarang parameternya apa untuk bisa dikatakan TGUPP itu layak mendapat kenaikan anggaran? Apalagi soal kinerja mereka kan nggak tahu apa saja yang dihasilkan selama ini. Boleh dibilang tidak ada transparansi apa saja yang sudah mereka hasilkan selama ini," kata Nova saat dihubungi Media Indonesia, Selasa (17/9).
Nova lebih lanjut menegaskan gubernur maupun TGUPP harus bersikap transparan terkait capaian kinerjanya. Sebagai tim yang memberikan rekomendasi kepada gubernur sebelum memutuskan kebijakan, Nova mendorong agar TGUPP membuka apa saja kontribusi yang sudah diberikan.
Baca juga : DPRD DKI Kecam Kenaikan Anggaran TGUPP
"Jadi buka saja kepada media apa saja yang selama ini dihasilkan. Saya mau tahu apa kebijakan gubernur selama ini ada dari tangan mereka atau ternyata inisiatif SKPD. Contoh Kartu Lansia Jakarta itu ide siapa, lalu penataan PKL di trotoar nanti ide siapa," ungkapnya.
Nova pun berpendapat saat ini melihat kondisi kebijakan yang dikeluarkan Pemprov DKI belum berjalan baik sehingga kenaikan anggaran TGUPP belum diperlukan.
Oleh sebab itu, ia berharap rencana kenaikan anggaran TGUPP tersebut bisa ditinjau ulang.
"Saya melihat selama ini kontribusinya TGUPP belum berjalan baik," ujarnya.(OL-7)
Riant menilai, sejak awal keputusan pembangunan IKN di Kalimantan Timur memang dianggap sepihak oleh pemerintah.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI, Rachmat Gobel, mengapresiasi dan memuji Presiden Prabowo Subianto dan tim ekonomi yang berhasil menurunkan tarif ekspor Indonesia ke Amerika Serikat.
POLITIKUS PDIP, Guntur Romli, menanggapi usulan NasDem agar kawasan Ibu Kota Negara (IKN) dijadikan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Adies Kadir, menilai bahwa usulan Partai NasDem terkait penundaan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur layak untuk dipertimbangkan
PARTAI NasDem mengusulkan kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Sepaku, Kalimantan Timur, dijadikan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur.
Lebih lanjut, saat ini dia menilai bahwa anggaran yang ada saat ini lebih banyak difokuskan pada berbagai macam program prioritas Presiden Prabowo.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved