Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
SEBANYAK 390 pengungsi asing masih bertahan di lokasi penampungan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di gedung eks Kodim, Kalideres, Jakarta Barat.
Ketua Satgas Penanganan Pengungsi Luar Negeri, Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam) Chairul Anwar membantah adanya pengungsi tambahan yang berasal dari luar Jakarta seperti Cisarua.
"Enggak lah. Informasi sementara yang saya peroleh tidak ada itu," tegas Chairul saat dikonfirmasi, Kamis (5/9).
Sementara itu, Chairul menegaskan dalam hal pengawasan aktivitas pengungsi menjadi tanggung jawab pihak imigrasi. Menurut Peraturan Presiden No 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, wewenang Kemenkopolhukam hanya sebatas koordinator.
Sementara itu, Pemprov DKI berkewajiban menyediakan tempat jika pemerintah pusat tidak memiliki sarana penampungan yang cukup. Di sisi lain, kepolisian juga membantu dari keamanan.
"Tentunya pengawasan yang efektif harus dilakukan oleh imigrasi. Bisa dibantu kepolisian. Tetapi ketika mereka melakukan pelanggaran hukum, tidak ada fasilitas dispensasi apa pun. Hukum nasional kita berlaku kepada mereka," terangnya.
Baca juga: DKI Tunggu Pemerintah Pusat soal Penampungan Pencari Suaka Asing
Untuk mendukung fungsi pengawasan imigrasi, pihaknya akan berkomunikasi dengan UNHCR terkait data tempat tinggal pengungsi asing yang telah keluar dari lokasi penampungan.
Sebelumnya, Pemprov DKI memberikan bantuan pada pengungsi asing dari berbagai negara yang sedang berkonflik dan hendak mencari suaka ke negara lain. Pemberian bantuan termasuk penyediaan lokasi penampungan dilakukan sejak 14 Juli.
Namun, karena pasifnya lembaga imigran PBB, UNHCR, terhadap para pengungsi membuat Pemprov DKI gerah dan menghentikan bantuan pada 31 Agustus. Pemprov DKI pun meminta UNHCR sebagai pihak yang berwenang menangani pengungsi untuk aktif memberikan bantuan dan memindahkan para pengungsi asing dari lokasi penampungan.(OL-5)
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menerapkan pajak sebesar 10% terhadap 21 jenis fasilitas dan aktivitas olahraga.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bergerak cepat menangani banjir yang melanda sejumlah wilayah Ibu Kota
Komunitas bermain yang biasa melakukan aktivitas di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, mengaku dimintai biaya Rp 1,9 juta.
Pemprov DKI melalui Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (DTKTE) diminta menggandeng sejumlah perusahaan swasta.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui, penyelenggaraan Jakarta International Marathon itu akan berdampak terhadap aktivitas masyarakat.
Kendati demikian, Sarjoko tak menyebut secara detail 40 sekolah mana saja yang akan dilakukan uji coba sekolah swasta gratis tersebut.
Budi Gunawan juga telah mendorong jajarannya untuk mengambil langkah-langkah segera dalam rangka evakuasi korban dan peningkatan pengamanan.
Menkopolhukam Budi Gunawan meminta masyarakat akan potensi cuaca ekstrem selama libur akhir tahun, dengan meningkatnya intensitas hujan di berbagai wilayah risiko banjor dan tanah longsor.
Menkopolhukam Budi Gunawan melakukan pengecekan pengamanan natal
Desk Koordinasi Pilkada Serentak Kemenkopolkam, memantau penyelenggaraan Pilkada di Sulawesi Tengah, sebagai wilayah masuk kategori rawan tinggi, Jumat (22/11).
RUU Perampasan Aset merupakan upaya untuk memperkuat langkah pemberantasan korupsi di Indonesia, yang diinisiasi oleh pemerintahan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo.
Masa kerja satgas akan berakhir pada 31 Desember 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved