Wacana Pembentukan Bogor Raya Dinilai tidak Efektif

MENTERI Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menilai wacana pembentukan provinsi baru bernama Bogor Raya yang digulirkan Wali Kota Bogor, Bima Arya tidak akan bisa mengatasi masalah-masalah di kota metropolitan.

Menurut dia, perkembangan wilayah perkotaan terjadinya secara alamiah tidak bisa dikontrol oleh batas administratif.

"Jadi kami tawarkan solusi yang sudah kami taruh dalam jangka menengah 5 tahun kedepan yaitu pengembangan wilayah metropolitan termasuk metropolitan Jakarta. Nantinya mencakup daerah daerah-daerah sekitar Jakarta seperti Bekasi, Bogor, Tanggerang, Depok," kata Bambang seusai diskusi terbuka perencanaan dan pembangunan Ibukota Negara berbasia smart city di Indonesia di Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Kamis (22/8).

Bambang mengaku, dengan memanfaatkan kerja sama antardaerah, maka akan mendorong adanya pemenuhan fasilitas publik tertentu misalnya penyediaan air dan transportasi publik.

"Istilahnya ini mendapatkan fasilitas, infrastruktur yang setara dengan Jakarta sebagai kor dari wilayah metropolitanya tanpa dia membentuk admistrasi sendiri," ucapnya.

Melakukan pengembangan wilayah metropolitan dengan format kerja sama dianggap tepat dan jaringannya sudah tidak terhalang oleh wilayah administrasi. Soal pendanaan bisa diatur bersama tanpa harus membentuk provinsi lagi.

"Misal MRT hanya berhenti di lebak bulus, kenapa karena sesudah lebak bulus sudah Tanggerang Selatan, jadi harusnya MRT di perpanjang sampai kebituhan MRT masih besar jadi gak penting lagi itu Tanggerang, Bogor atau bekasi," imbunya.

Lebih lanjut, Bambang mengungkapkan kota metropolitan harus dipandang sebagai sebuah kekuatan baru. Nantinya area metropolitan yang makin meluas ini akan dihuni jutaan penduduk.

"Di sini pentingnya membuat konsep smart city urban regional planning. Jangan sampai ambisi atau niat untuk mendirikan provinsi baru hanya berlatarbelakang politis saja. Misalnya untuk menjadi gubernur di wilayah tersebut, menjadi bupati, menjadi wali kota. Kalau demikian, jelas tak akan menyelesaikan masalah di perkotaan metropolitan," tutupnya (OL-8)