Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
SALAH satu pedagang di kawasan wisata Kota Tua, Suhardi, 52, mengaku tidak masalah bila lapak dagangannya direlokasi ke tempat yang sudah ditentukan oleh Dinas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) DKI Jakarta.
Dirinya mengaku siap dan tidak masalah demi terciptanya lingkungan yang aman dan ketertiban bagi pedagang.
"Saya tidak masalah jika disuruh pindah ke UMKM Jalan Cengkeh. Untuk saya dan pedagang lainya yang terpenting dapat mendatangkan konsumen lebih banyak," kata Suhardi di Kota Tua, Kamis (8/8).
Pria yang sehari-hari berjualan batagor dan siomay tersebut berharap bila relokasi terjadi, tempat yang baru akan mendatangkan konsumen atau pembeli yang banyak.
"Harapannya tentu ini buat ketertiban juga jadi tidak masalah untuk pindahan. Kita liat juga apakah bayarnya berat atau tidak kan itu juga jadi pertimbangan," ujar Suhardi.
Sebelumnya, Dinas UMKM DKI Jakarta dan Suku Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan (KUMKMP) Jakarta Barat berencana melakukan penertiban pedagang kaki lima (PKL) di kawasan wisata Kota Tua, Jakarta Barat.
Baca juga: PKL Dadakan Banjiri Jalur Pedestarian Pasar Tanah Abang
Para pedagang nantinya akan dipindahkan di lokasi UMKM yang berada tak jauh dari kawasan wisata, yaitu di Jalan Cengkeh.
Sayangnya, rencana belum diketahui oleh pedagang di lokasi tersebut.
"Saya belum tau kalo PKL di sekitar sini mau di pindahin. Memang disini ramainya sore dan malam, pedagang baru keluar sekitar pukul 17.00 WIB," jelasnya.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Arifin mengatakan Dinas UMKM sedang menyiapkan relokasi untuk pedagang. Sehingga kawasan Kota Tua akan terlihat lebih rapih.
Satpol PP sendiri mengaku siap jika terdapat regulasi yang mengatur penertiban PKL di lokasi itu.
"Sedangkan kami Satpol PP jika sudah tentukan semua, kami siap bergerak. Waktunya kapan, regulasinya seperti apa, kami langsung bergerak," ungkap Arifin.(OL-5)
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menerapkan pajak sebesar 10% terhadap 21 jenis fasilitas dan aktivitas olahraga.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bergerak cepat menangani banjir yang melanda sejumlah wilayah Ibu Kota
Komunitas bermain yang biasa melakukan aktivitas di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, mengaku dimintai biaya Rp 1,9 juta.
Pemprov DKI melalui Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (DTKTE) diminta menggandeng sejumlah perusahaan swasta.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui, penyelenggaraan Jakarta International Marathon itu akan berdampak terhadap aktivitas masyarakat.
Kendati demikian, Sarjoko tak menyebut secara detail 40 sekolah mana saja yang akan dilakukan uji coba sekolah swasta gratis tersebut.
Warga yang direlokasi berasal 2.209 keluarga. Mereka akan menempati lahan seluas 130 hektare.
Hutan dengan kerapatan kayu di atas 70 persen hanya tersisa sekitar 10 ribu hektare. Sementara yang berkepadatan 40–70 persen hanya 8 ribu hektare.
GUBERNUR DKI Jakarta, Pramono Anung, meninjau langsung lokasi pengungsian korban kebakaran di Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Pemprov DKI mengkaji relokasi sementara
Endress+Hauser, perusahaan instrumentasi pengukuran, layanan, serta rekayasa proses industri, merelokasi kantor cabang Medan ke lokasi yang lebih strategis.
Pembangunan rumah relokasi warga Rempang menghadapi hambatan serius akibat keterlambatan pembayaran upah dan kelangkaan bahan bangunan.
Bupati Sukabumi, Asep Japar, mengaku pemerintah daerah segera menyiapkan lahan relokasi bagi warga terdampak bencana.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved