Minyak Tumpah di Pesisir Utara Mengancam 300 Ribu Mangrove

RATUSAN ribu pohon mangrove di pesisir utara Kabupaten Bekasi terancam akibar terkena tumpahan minyak di area lepas pantai Pertamina Hulu Energi di Blok Offshore Nort West Java. 

Sebab, lokasi pantai pesisir utara Kabupaten Bekasi hanya berjarak dua kilometer dadi Pantai Utara Jawa.

“Hampir lebih dari 300 ribu pohon mangrove di hutan bakau di pesisir pantai Utara ikut terdampak dari tumpahan minyak Pertamina,” ujar  Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Alipbata, Sonaji, Rabu (7/8).

Sonaji mengatakan, pihaknya sudah meninjau langsung lokasi mangrove di Pantai Muara Bungin dan Pantai Beting, Desa Pantai Bahagia, Kecamatan Muaragembong. Batang pohon mangrove ditemukan dalam kondisi sobek, terkelupas, hingga melepuh terkena panas minyak.

Sementara daun mangrove tersebut menjadi layu dan mengering. Pasalnya  saat malam hari air pasang sehingga daun mangrove seluruhnya terendam air laut yang telah terkontaminasi tumpahan minyak itu.

“Kami meminta kepada pihak berwenang terkait untuk segera menyelesaikan persoalan ini. Kami sedih karena kami ikut menanamnya juga dulu, karena sebagian pohon itu atau 59.597 di antaranya merupakan sumbangan CSR perusahaan dan relawan selama empat tahun terakhir yang dipercayakan kepada kami,” kata Sonaji.

Baca juga: Penanganan Tumpahan Minyak Pertamina Diambil Alih Pusat

Dia juga menambahkan selain berdampak pada kelangsungan hidup hutan mangrove, insiden tumpahan minyak itu juga mengakibatkan penurunan hasil tangkapan serta penjualan nelayan setempat.Bibit udang maupun benih ikan di tambak ikut mati.

“Hasil tangkapan nelayan turun 90% pas dijual harganya ikut anjlok karena terkena isu ikan beracun,” ungkapnya.

Tidak hanya itu, imbas minyak tumpah tersebut sedikitnya ada 120 warga pesisir yang terkena penyakit gatal-gatal dan sesak napas akibat bau menyengat. Ia menilai warga amat dirugikan karena masalah tumpahan minyak.

“Kami berharap warga yang dirugikan segera menerima kompensasi dari Pertamina, sebab hingga kini bentuk kompensasi dari pemerintah belum dilakukan, padahal warga Karawang sudah,” tegasnya. (A-4)