Bagaimana Cara Menanggulangi Tumpahan Minyak di Laut Lewat Kegiatan Marpolex?

SEBAGAI negara maritim dengan dengan luas perairan sebesar 6,4 juta km persegi, Pemerintah pun berperan aktif dalam upaya perlindungan lingkungan maritim. Salah satunya dengan menyelenggarakan kegiatan Marine Pollution Exercise (Marpolex) yang rutin diselenggarakan, dimana tahun ini dilakukan Latihan National Marpolex 2023, di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Fokus utama dalam kegiatan Marpolex ini adalah latihan menguji dan mengevaluasi prosedur penanggulangan tumpahan minyak dalam skala lokal, regional, dan nasional, serta melatih dan meningkatkan kerja sama dan kapabilitas dalam operasi pengamatan, pengamanan, pencarian dan pertolongan, pemadaman kebakaran, penanggulangan tumpahan minyak, serta dampak lingkungan yang ditimbulkan akibat tumpahan minyak di laut. Tidak dapat dipungkiri, tumpahan minyak di perairan Indonesia telah beberapa kali terjadi, baik dalam skala lokal maupun lintas batas negara. 

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perhubungan Laut Antoni Arif Priadi mengungkapkan contoh kasus tumpahan minyak yang terjadi di Perairan Karawang pada tahun 2019, disebabkan oleh kebocoran pipa gas pada sumur minyak YYA-1 milik PHE ONWJ. Kemudian, di tingkat internasional, tumpahan minyak dari Montara Wellhead Platform di perairan Laut Timor, Australia, pada tahun 2009 memasuki perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan menyebabkan kerusakan lingkungan serta kerugian sosial ekonomi masyarakat.

Baca juga: Kemenhub Buka kembali Terminal KCN Pelabuhan Marunda

Di sisi lain, pelabuhan-pelabuhan yang ada di Indonesia pun tidak terlepas dari ancaman tumpahan minyak, termasuk Pelabuhan Tanjung Priok.

Seperti diketahui, Tanjung Priok adalah pelabuhan tersibuk di Indonesia, dengan lebih dari 50% dari seluruh arus barang yang masuk dan keluar dari Indonesia melewati pelabuhan ini. Dengan begitu, Pelabuhan Tanjung Priok menjadi penopang utama perekonomian Indonesia.

Baca juga: Kontroversi Juragan Minyak di KTT Iklim

"Kami memilih Pelabuhan Tanjung Priok sebagai lokasi penyelenggaraan National Marpolex 2023 untuk menguji kesiapan personil dan peralatan penanggulangan pencemaran di perairan. Lokasi ini menjadi tempat bantuan jika terjadi bencana pelayaran di kawasan paling padat dalam aktivitas pelayaran," kata Capt. Antoni, dalam keterangan resminya belum lama ini.

Hal ini sejalan pula dengan Pelabuhan Tanjung Priok sebagai kawasan strategis yang memiliki peran vital dalam pelayaran internasional dan domestik.

Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok Weku Frederick Karuntu mengungkapkan, untuk kegiatan seperti ini harusnya regular dilakukan di pelabuhan-pelabuhan seperti di Pelabuhan Tanjung Priok ini.

"Jadi saya menyarankan operator pelabuhan untuk bisa lebih intens lagi bekerjasama dengan Kementerian Perhubungan untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini. Prosedurnya sudah benar, melibatkan banyak pihak yang ada di pelabuhan baik Kementerian/Lembaga dan instansi lainnya," jelas Capt. Weku kepada wartawan, usai kegiatan tersebut.

Ia pun turut mengapresiasi adanya pihak swasta yang terlibat dalam Latihan National Marpolex 2023.

"Seperti OSCT ini salah satu bentuk yang dikerjasamakan karena kita tahu alat-alat ini sangat mahal dan pemerintah pun kalau mengadakan perlu anggaran. Jadi kita melibatkan pihak swasta bekerjasama dengan adanya MOU bila ada keadaan darurat kita akan mempergunakan alat-alat ini. penggunaannya bila terjadi pencemaran yang mungkin tidak tertangani atau musibah pencemaran dengan lingkup yang sangat besar kan pemerintah tidak bisa berjalan sendiri, jadi kita akan melibatkan stakeholder, baik swasta maupun Kementerian/Lembaga yang lain," ungkap Weku.

Seperti terlihat dalam National Marpolex 2023 ini, perusahaan OSCT Indonesia menghadirkan lima peralatan penanggulangan tumpahan minyak (PPTM) yakni Giant Octopus. Menurut Capt. Weku peralatan tersebut sangat membantu penanganan tumpahan minyak di laut.

"Kalau saya lihat dari kapasitasnya yang sangat besar ini, sangat membantu sekali. Setahu saya OSCT ini tersebar di seluruh Indonesia bahkan Asia Tenggara, mereka bisa menggerakkan (Giant Octopus). Makanya kita pemerintah harus mendukung mereka juga," tambahnya.

Saat menyaksikan PPTM Giant Octopus, Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Jon Kenedi turut menanggapi, bahwa ia baru pertama kali melihat peralatan tersebut.

"Saya dulu pernah di offshore pernah di tanker juga, barang ini baru saya lihat juga. Mungkin ini produk terbaru. Tadi saya tanya apakah ini sama dengan skimmer, mereka bilang sama. Namanya Giant Skimmer Octopus. Cara kerjanya sama seperti skimmer," tambahnya.

Jon pun sangat berterimakasih dengan keterlibatan pihak swasta dalam kegiatan National Marpolex ini.

“Kami sangat berterimakasih ada swasta yang terlibat di sini, karena kalau dihitung anggaran dari negara terus terang kami tidak mampu karena ini biayanya cukup mahal. Dengan adanya pihak swasta yang masuk, peduli dengan lingkungan, kami berterimakasih sekali. Saya berharap perusahaan-perusahaan yang offshore seperti kapal-kapal Pertamina, bisa bekerjasama dengan perusahaan ini. karena untuk beli pun agak mahal dan belum tentu digunakan rutin, ini kan kalau hanya terjadi tumpahan minyak baru digunakan. Kalau mereka beli sih menurut saya secara ekonomis kurang pas lah," papar Jon.

Oleh sebab itu, Jon berharap kegiatan latihan yang rutin terselenggara ini, bisa menjadi familiar bagi seluruh pihak yang terkait.

"Jangan sampai nanti kita tidak familiar, tidak ada latihan tiba-tiba kejadian (tumpahan minyak) jadi tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dengan adanya kegiatan ini akan jadi familiar seandainya ada musibah pencemaran di laut. Dengan adanya latihan ini kami berharap semua stakeholder yang terkait sudah familiar dan mereka tahu apa yang akan mereka perbuat pada saat adanya kejadian tumpahan minyak," pungkas Jon.

Latihan National Marpolex 2023 adalah bukti nyata dari komitmen Indonesia untuk menjaga lingkungan maritim dan mengatasi tantangan pencemaran minyak di laut, yang merupakan langkah positif dalam menjaga keberlanjutan ekosistem laut dan kepentingan ekonomi negara. (Z-10)