Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
SEBAGIAN warga Jakarta pernah diresahkan dengan informasi adanya 29 ruas jalan di Ibu Kota yang masuk perluasan ganjil-genap. Edaran tersebut merupakan tindak lanjut Instruksi Gubernur Nomor 66 Tahun 2019 tentang pengendalian kualitas udara di DKI Jakarta.
Dalam edaran disebutkan sosialisasi ganjil-genap terkait dengan perluasan ini dilakukan sejak 5-31 Agustus 2019. Untuk pemberlakuan dan penindakan aturan ini akan dimulai 2 September mendatang. Sementara itu, waktu pelaksanaan dimulai pukul 06.00-10.00 WIB dan 16.00-20.00 WIB setiap Senin-Jumat.
Terkait dengan hal itu, Direktorat Lalu Lintas menyebut perluasan ganjil-genap dalam edaran itu merupakan hoaks. "Polri tidak mengeluarkan tentang hal tersebut," kata Kepala Sub Direktorat Pembinaan dan Penegakan Hukum Ditlantas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi M Nasir saat dikonfirmasi, Selasa (6/8).
"Sampai sekarang soal perluasan kebijakan ganjil-genap di Jakarta masih terus dibahas bersama dengan pihak-pihak terkait," lanjut Nasir.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo, mengatakan hal yang sama. "Semuanya perlu dikaji dan digodok kawasan mana saja yang akan terkena perluasan gage," ujar Syafrin di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (5/8).
Menurutnya, dalam menetapkan perluasan ganjil-genap, Dinas Perhubungan harus menyusun berbagai alternatif.
"Nanti saya laporkan kepada Pak Gubernur untuk beliau memilih, menetapkan alternatif perluasan yang mana," papar Syafrin.
Ia menyebutkan dalam menyusun berbagai alternatif, Dishub melakukan simulasi satu per satu, mulai kinerja traffic hingga lingkungan.
"Kan kita menyusun berbagai alternatif, berbagai skenario. Nah, dari berbagai skenario itu, kita coba simulasikan satu per satu, mana yang paling optimum ditinjau dari dua aspek kinerja traffic dan lingkungan itu yang kita akan pilih," jelasnya.
Ternyata Dishub sudah selesai melakukan kajian. Syafrin menyebutkan, pihaknya akan mengumumkan skema perluasan ganjil-genap pada Rabu (7/8). "Besok (Rabu, 7/8) akan kita umumkan. Semua akan kita sampaikan. Pertimbangan untuk ganjil-genap," papar Syafrin.
Menurut Syafrin, saat ini pihaknya tengah melakukan tahap finalisasi, setelah melakukan pertimbangan-pertimbangan pada aspek-aspek terkait.
"Untuk ganjil-genap saat ini sedang kami lakukan finalisasi. Kenapa semua butuh waktu? Karena kami harus menyimulasikan seluruh alternatif-alternatif yang ada," katanya.
Ada beberapa kriteria yang menjadi pertimbangan dalam menjadikan suatu kawasan sebagai kawasan perluasan sistem ganjil-genap.
"Dalam kriteria itu, yang mana dalam visi rasionya artinya perbandingan antara kapasitas dan volume lalu lintas cukup tinggi, sudah diatas 0,7 dalam jam puncak. Kecepatan rata-rata sudah di bawah 30 km/jam, kemudian hampir seluruh jaringan sudah terlayani angkutan umum dan kriteria terkait kualitas lingkungan," jelasnya. (Iam/J-2)
Dinas Bina Marga sebenarnya sudah mengenal dan mulai menggunakan material beton porus maupun aspal porus yang memiliki kemampuan menyerap air.
Ia mengakui capaian tersebut masih jauh dari ketentuan ideal. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan porsi RTH Jakarta dapat mencapai 30% pada 2045.
Bapenda telah menelusuri faktor penyebab anjloknya penerimaan BPHTB.
Dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Jakarta Nomor 44 Tahun 2025 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026, anggaran subsidi untuk Transjakarta ditetapkan Rp3,75 triliun.
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Tuhiyat juga menjelaskan gambaran umum Stasiun Harmoni yang akan menjadi salah satu stasiun penting di jalur utara MRT Jakarta. Kelak, Stasiun Harmoni memiliki panjang 252 meter.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved