Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
INFORMASI tentang rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memperluas wilayah ganjil-genap ke Jalan Fatmawati dan Gajah Mada ditepis oleh Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Pemprov DKI Jakarta Syafrin Liputo menyampaikan pihaknya belum membahas perihal perluasan wilayah ganjil-genap.
"Belum, kita belum masuk ke perluasan," kata Syafrin, Jumat (2/8).
Soal informasi tersebut diakui bukan berasal dari pihaknya. Ia menilai itu datang dari orang iseng.
"Yang iseng ya. Logo saya juga kan bisa difoto, diambil di mbah Google, dapat. Ya kan," jelasnya.
Baca juga: Aturan Ganjil-Genap untuk Sepeda Motor Dikaji
Kendati demikian, ia tidak menampik Dishub menerima banyak usulan untuk dilakukan perluasan ganjil-genap. Namun, pihaknya akan mengkaji lebih lanjut terkait usulan tersebut karena dapat membantu pemerintah menekan sumber pencemaran udara dari sektor transportasi.
"Jadi sekarang ini untuk ganjil-genap diharapkan bisa menekan sumber pencemar, transportasi kan cukup tinggi. Perluasan diharapkan mulai sekarang, harusnya sudah mulai dilakukan. Tapi kan kami harus melakukan kajian dulu, tidak serta merta langsung plek," pungkasnya.
Sebelumnya beredar informasi yang berbunyi seperti berikut;
"Mulai Tanggal 5 s/d 31 Agustus 2019 dilaksanakan sosialisasi perluasan kawasan ganjil-genap untuk mobil dan motor pada kawasan ganjil-genap eksisting dan Jl. Rs Fatmawati - Jl. Panglima Polim - Jl. Sisingamangaraja - Jl. Pramuka - Jl. Salemba Raya - Jl. Kramat Raya - Jl. Gungung Sahari - Jl. Majapahit - Jl. Gajah Mada - Jl. Hayam Wuruk - Jl. Suryopranoto - Jl. Balikpapan - Jl. Tomang Raya".(OL-5)
Pemprov DKI Jakarta terapkan WFH dan PJJ akibat cuaca ekstrem Januari 2026. Simak durasi kebijakan dan aturan lengkap dari Gubernur Pramono Anung.
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta mengimbau pekerja swasta dan aparatur sipil negara (ASN) di DKI Jakarta menerapkan work from home atau bekerja dari rumah akibat cuaca ekstrem yang melanda DKI
Dinas Bina Marga sebenarnya sudah mengenal dan mulai menggunakan material beton porus maupun aspal porus yang memiliki kemampuan menyerap air.
Ia mengakui capaian tersebut masih jauh dari ketentuan ideal. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan porsi RTH Jakarta dapat mencapai 30% pada 2045.
Bapenda telah menelusuri faktor penyebab anjloknya penerimaan BPHTB.
Dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Jakarta Nomor 44 Tahun 2025 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026, anggaran subsidi untuk Transjakarta ditetapkan Rp3,75 triliun.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved