Headline
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
FRAKSI Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yakin mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno tidak akan kembali menerima tawaran menjadi Wakil Gubernur usai melepas jabatan tersebut.
"Pak Sandi, saya rasa tak mungkin mau kembali lagi menjadi Wagub. Saya tahu kualitas Pak Sandi, kan Wagub sudah dilepas masa ditarik lagi kelihatanya dari kualitas pribadi Pak Sandi tidak demikian lah," kata Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Abdurrahman Suhaimi, saat dihubungi, Jumat (5/7).
Perlu diketahui, salah satu cawagub yang tersedia yaitu Akhmad Syaikhu terpilih menjadi calon legislatif daerah pemilihan Jawa Barat VII, meski begitu dirinya memastikan akan tetap maju di bursa Cawagub.
"Kita ini di fraksi tidak pernah menerima pengunduran diri Akhmad Syaikhu dari bursa cawagub dan beliau tetap terus maju," ujar Abdurrahman Suhaimi.
"Sejauh ini, Pak Syaikhu tetap dalam bursa Cawagub, tidak ada perubahan satu kata pun sampai hari ini," imbuhnya.
Baca juga: Gerindra Buka Kemungkinan Sandiaga Kembali jadi Wagub
Alasan sulitnya Sandiaga kembali masuk dalam bursa cawagub DKI dikarenakan prosedur dan tahapan memilih cawagub sudah ditempuh.
"Pertama prosedurnya sudah dijalankan dan sudah dilalui semua. Sehingga sekarang itu hanya pemilihan tugasnya DPRD itu menentukan satu dari dua calon yang tersedia," tuturnya.
Hal serupa juga dikatakan oleh wakil ketua DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik, hingga saat ini cawagub yang tersedia masih dua orang dan tidak ada potensi Sandiaga Uno kembali lagi.
"Sementara ini masih dua orang cawagub yang ada yaitu Pak Syaikhu dan Pak Agung," ungkapnya.
"Sampai saat ini tidak ada rencana Pak Sandiaga Uno balik lagi (jadi Wagub)," pungkasnya.(OL-5)
ANGGOTA Komisi III DPR RI Fraksi PKS M. Kholid menekankan pentingnya partisipasi publik yang bermakna dalam proses pembahasan RUU KUHAP di DPR RI.
KETUA Badan Legislasi DPP PKS Zainudin Paru mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang menahan diri dengan menolak putusan terkait ketentuan persyaratan pendidikan capres-cawapres,
ANGGOTA dari Fraksi PKS, M Nasir Djamil, menyatakan setuju dengan usulan agar pemerintah segera melakukan moratorium sementara dan menjadikan IKN sebagai ibu kota Provinsi Kaltim.
PKS: RUU KUHAP Diarahkan pada Penguatan Nilai HAM
Sejumlah partai politik yang pernah mengganti logo ternyata tidak memberikan efek positif. Beberapa justru suaranya ambles.
Ketua Badan Legislasi DPP PKS, Zainudin Paru, menegaskan, putusan tersebut berpotensi melanggar konstitusi dan melewati batas kewenangan MK.
Ia yakin akan muncul generasi mendatang seperti Kwik Kian Gie
Pengaturan pelindungan merek non-use masih terdapat kesenjangan dan ketidaksesuaian antara ideal dan realitas.
Krisis geopolitik, perang dagang, hingga kebijakan tarif impor Amerika Serikat menjadi tantangan di tengah target pertumbuhan ekonomi.
IPO Bootcamp 2025 hadir di Jakarta bersama Sandiaga Uno dan para praktisi bisnis untuk membekali pelaku usaha dengan strategi meningkatkan valuasi hingga 10x dan mempersiapkan IPO.
Lalu, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Agus Suparmanto
DALAM rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional 2025, Rumah SandiUno Indonesia (RSI) menggelar acara RSI Fun Run 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved