DPRD Desak Pemprov DKI Tingkatkan Eksekusi APBD

DPRD DKI Jakarta mendesak agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meningkatkan serapan APBD DKI Jakarta dengan terus mengeksekusi program yang telah dibuat.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Nur Afni Sajim, mengungkapkan sejak lama serapan APBD DKI Jakarta tidak pernah menembus 90%. Pada 2017 serapan APBD DKI mencapai 82,6% dari total APBD sebesar Rp71,8 triliun Sementara, pada 2018 serapan APBD DKI sebesar 83% dari total anggaran sebesar Rp83,26 triliun.

Baca juga: BI DKI Optimistis Pertumbuhan Ekonomi 2019 Capai 6,4%

"Ini sudah lama sekali APBD tidak pernah bisa menembus 90%. Padahal dari segi perencanaan dan penganggaran sudah menggunakan sistem yang sangat baik. Apa sebetulnya yang menjadi masalah harus dievaluasi. Karena anggaran yang tidak terpakai adalah sebuah kerugian bagi masyarakat," kata Afni dalam rapat kerja bersama SKPD di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (2/7).

Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi B lainnya yakni Ahmad Nawawi juga mengingatkan agar Pemprov mencegah terjadinya sisa lebih penggunaan APBD (silpa) yang besar. Pada 2017 silpa mencapai Rp13,16 triliun. Sementara, pada 2018 silpa menurun menjadi Rp9 triliun.

"Silpa ini cukup besar angkanya. Misalnya pada Dinas Perhubungan ada gagal lelang Rencana Induk Transportasi sehingga menyebabkan LRT fase 2 tidak jadi dibangun. Itulah mengapa perencanaan dan lelang ini harus sejajar," tegasnya. (OL-6)