Selasa 02 Juli 2019, 15:00 WIB

Tahun Depan, Pemkot Bogor Tolak Zonasi PPDB SMA

Dede Susianti | Megapolitan
Tahun Depan, Pemkot Bogor Tolak Zonasi PPDB SMA

ANTARA/Arif Firmansyah
Wali Kota Bogor Bima Arya (kedua dari kiri) saat memberikan keterangan soal PPDB

 

"PAK wali, dari pada kami keluar jutaan untuk bimbel, lebih baik keluar sedikit saja untuk domisili atau kos-kosan di dekat situ sebelumnya."

Itu adalah salah satu curhatan seorang siswa peserta Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Bogor, yang diterima Wali Kota Bogor Bima Arya.

"Saya miris terima ungkapan dari siswa-siswi. Pola pikir seperti itu ada dimana-mana. Ratusan masuk ke akun media sosial saya," ungkap Bima dalam konferensi pers di Ruang Sri Bima, Balai Kota Bogor di Jalan Juanda, Senin (1/7).

Masih banyak persoalan yang dikeluhkan para siswa, orangtua, dan warga atas kekacauan PPDB, akibat penerapan sistem zonasi jarak atau domisili pada tingkat sekolah menengah atas (SMA).

Pemerintah Kota Bogor pun akhirnya memutuskan menolak sistem zonasi pada PPDB SMA. Wali Kota Bogor dengan tegas mengatakan menolak dan meminta sistem zonasi tidak diberlakukan lagi pada PPDB di tahun berikutnya.

"Ya kami menolak sistem zonasi," katanya dengan nada tegas.

Baca juga: Bima Arya: Nitip Alamat untuk PPDB Dihargai Rp1 Juta - Rp10 Juta

Dia menuturkan, sistem zonasi PPDB jarak itu belum tepat, karena sebaran sekolah belum merata.

"Jadi bukan kualitas dulu. Tapi secara fisik pun belum merata. Ada blank spot. Daya tampung sekolah negeri belum mampu menampung," tuturnya..

Sistem zonasi PPDB pada jarak terdekat, juga memberikan dampak bagi siswa-siswi yang telah bekerja keras.

Bertahun-tahun, lanjutnya, para siswa mempersiapkan diri karena nilai akademik bobotnya kalah. Sistem zonasi memberikan disintensif kepada siswa dan siswi untuk bekerja keras.

"Jadi apresiasi kerja keras nilai akademik yang menurut kami sangat substantif. Di mana pun, kapan pun masanya itu, harus mendapat penghargaan. Saya juga terima masukan dari akademisi yang keluar negeri dan lulus dari luar negeri. Jarak dekat itu di SD. Itu contoh di Jepang. SMP dan SMA lain lagi," ungkapnya.

Alasan lainnya, sistem zonasi yang didasarkan pada jarak terdekat ini bisa, bahkan jangan-jangan tidak sampai mencapai kualitas.

"Yang ada malah down grade. Kembali ke titik nol, yang hanya diikat persamaan geografis. Jadi standar pelajaran yang sulit dibangun di situ. Bagi satu siswa ini sangat membosankan dan bagi siswa lain terlalu lambat atau cepat. Semuanya kembali ke titik nol,"terangnya.

Kelima, lanjutnya, yang kini dialaminya dalam konteks tupoksi dari aparat negara. Di mana aistem zonasi ini dianggapnya menimbulkan celah domisili.

"Pencetakan KTP-E yang bermasalah dari segi ketersediaan blanko. Kemudian proses admisnitrasi kependudukan, masalah otoritas. Kami sebagai wali kota tidak bisa mengganti kadisdukcapil karena kewenangan ada di pusat. Butuh waktu lama. Gagasan ingin cepat, tapi masih lama dalam hal administrasi kependudukan," beber Bima.

Keenam, kata Bima, dalam jangka panjang, sistem zonasi ini akan menunjukkan sekolah-sekolah yang belum tentu kualitas sama, tapi dibentuk hanya karena latar belakang budaya ekonomi di sekitar sekolah.

"Kami akan mengkhawatirkan jika menteri berganti pada Oktober, kebijakan tidak berlanjut dan berganti dengan kebijakan baru,".

Menurutnya, jika nanti sistem tersebut akan tetap jadi kebijakan, payung hukum harus kuat di atas menteri.

"Bobot tetap harus dihargai. Sehingga prestasi akademik dihargai. Rekomendasi kami, zonasi tidak bisa dilakukan ekstrem. Tapi harus bertahap, melibatkan disdukcapil dan rangkaian dinas kependudukan untuk KTP, KK,"ungkapnya

Pihak Pemkot Bogor, dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Bogor pun menawarkan formula lain. Formula yang dianggap lebih masuk akal yang kini diterapkan pada PPDB di tingkat SMP.

"Zonasi jarak domisili ini nantilah bertahap. Kami menawarkan formula yang lebih masuk akal. Pada fase ini, bobotnya harus besar pada kompetensi,"kata Bima.

Setelah itu lanjutnya, proporsi diperhatikan untuk yang ekonomi yang membutuhkan. Yang kedua, untuk jalur prestasi. Ketiga, golongan-golongan tertentu,seperti aparatur sipil negara yang berpindah tugas cepat. Kemudian zonasi, kedekatan sekolah.

"Jadi porsinya itu dulu. Sembari kemudian fokus pada infrastruktur dan kualitas dari SDM di bidang pendidikan,"jelasnya.

Selain itu, pihaknya juga menuntut untuk kepengurusan SMA itu dikembalikan ke daerah, ke kota, dan ke kabupaten.

"Ini disampaikan berkali-kali. Saya sebagai juru bicara dari Apeksi pernah menyampaikan ke bapak presiden. Kewenangan SMA ini harus dikembalikan ke kita. Tapi kan harus dilakukan yudisial review ke mahkamah konstitusi karena masuk di undang-undang pemerintahan daerah,"ungkapnya.

Ketua Dewan Pendidikan Kota Bogor Dedi Karyadi mengatakan, banyak persoalan dengan adanya perbedaan tata laksana pendidikan SMP dan SMA. Khsusnya perlakuan pada PPDB SMP dan SMA.

"Ada perbedaan signifikan hasil pantauan dewan pendidikan, survei , evaluasi dan monitoring terhadap perlakuan PPDB SMP dan SMA,"katanya.

Di Kota Bogor, SMP sudah melakukan penerimaan sesuai kebutuhan. Di SMA sangat berbeda. Pada saat zonasi, mereka tidak melakukan skoring seperti pada SMP. Mereka betul-betul hanya melihat jarak pada sekolah. Dengan SMA kewenangannya di provinsi pihaknya sangat kesulitan. Yang paling mengerikan, katanya, terjadi penurunan mutu pada siswa. Dia menyebut, Nilai Ujian Nasional NUN atau kini bernama Nilai Ebtanas Murni (NEM) makin kecil dengan zonasi tersebut.

"Jadi tidak ada lagi tinggi- tinggian NEM, tapi deket-dekatan sekolah," kata Bima.

Kalau pun ada untuk pemerataan, katanya lagi, kesempatan belajar bagi calon siswa yang berdomisili dekat sekolah itu bisa dialokasikan dengan kuota tertentu. Tahun lalu sudah 20% mewakili SKTM (surat keterangan tidak mampu).

"Rekomendasi pertama, tolong kembalikan pada sistem prestasi yakni nem. Itu paling adil bagi anak didik. Kemudian, agar lebih mudah tata kelola. Tolong kembalikan pengelolaan ke pemkab dan pemkot," pungkasnya. (OL-2)

Baca Juga

Antara

Tujuh Korban Sriwijaya Air SJ-182 Teridentifikasi

👤Rahmatul Fajri 🕔Sabtu 16 Januari 2021, 22:07 WIB
 Pada hari ini, tim DVI mengidentifikasi tujuh...
Antara

Rekor Tertinggi, Positif Covid-19 di Jakarta Bertambah 3.536 Kasus

👤Putri Yuliani Anisa 🕔Sabtu 16 Januari 2021, 22:00 WIB
Tetap patuhi protokol kesehatan, pakai masker dan mengurangi keluar...
Antara

Anies Terbitkan Aturan Soal Masker Kain di DKI Jakarta

👤Selamat Saragih 🕔Sabtu 16 Januari 2021, 20:39 WIB
Masuk kategori pelanggar adalah mereka yang menggunakan masker tidak sesuai...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya