Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Kota Bekasi melarang seluruh pejabat di organisasi perangkat daerah (OPD) menerima bingkisan atau paket dalam bentuk apapun menjelang lebaran maupun saat lebaran. Sebab, bingkisan tersebut dianggap sebagai gratifikasi.
“Kami sudah beri imbauan kepada seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi agar tidak menerima parsel lebaran,” kata Kepala Inspektorat Kota Bekasi Widodo Indrijantoro, Selasa (28/5).
Widodo menjelaskan, imbauan pelarangan itu berbentuk surat edaran. Saat ini surat sudah masuk ke bagian tata usaha yang kemudian akan diproses.
“Langsung kita edarkan bilamana sudah selesai prosesnya,” imbuhnya.
Baca juga: Pejabat Diminta tidak Terima Parsel Lebaran
Meski demikian, Widodo mengaku pihaknya belum menerima laporan mengenai pejabat yang menerima hal tersebut. Menurutnya, pejabat yang menerima bingkisan bisa dikategorikan masuk dalam gratifikasi dan wajib melaporkannya ke inspektorat Kota Bekasi.
Pelarangan ini, lanjut Widodo, sesuai dengan amanat dari KPK yang sebelumnya sudah mengeluarkan imbauan agar seluruh pejabat penyelenggara negara tidak menerima gratifikasi, parsel, uang belanja, voucher belanja, voucher menginap dan biaya wisata. Jika masih ada pejabat yang menerima gratifikasi, pejabat yang bersangkutan akan terkena sanksi pidana.(OL-5)
Persoalan ini bukan sekadar masalah personal, melainkan pertaruhan nama baik institusi negara.
Dugaan penerimaan fasilitas dari pihak swasta oleh pejabat publik merupakan pelanggaran etika serius yang mencederai kepercayaan rakyat.
KPK menerima 5.020 laporan gratifikasi sepanjang 2025 dengan total nilai Rp16,40 miliar.
Maqdir pun mempertanyakan relevansi keterangan Liyanto, yang dinilai tidak mengetahui secara langsung tujuan pengiriman dana yang dipersoalkan dalam dakwaan.
KPK membeberkan pola penyalahgunaan kedekatan keluarga dalam perkara dugaan suap ijon proyek di Kabupaten Bekasi.
KPK menetapkan Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya, adiknya, serta tiga pihak lainnya sebagai tersangka kasus gratifikasi tahun anggaran 2025
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved