Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
TARIF baru ojek online menuai banyaknya keluhan dari konsumen. Pada umumnya para konsumen sangat kecewa dengan tarif ojek online baru yang berlaku mulai 1 Mei lalu.
Menanggapi berbagai keluhan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pihaknya masih akan terus memantau dinamika yang terjadi di lapangan.
"Sekarang kita beri waktu satu minggu. Kita lihat seperti apa. Setelah itu akan dilakukan evaluasi," ujar Budi melalui keterangan resmi, Jumat (3/5).
Selain itu, ia menyampaikan bahwa Kemenhub akan membuat survey yang lebih komprehensif yang ditujukan kepada masyarakat dan pengemudi ojek daring. Dari survey tersebut, pemerintah akan kembali mempertimbangkan harga yang ideal dan menguntungkan bagi kedua belah pihak.
Lebih lanjut, Budi menjelaskan sebelum menetapkan aturan tarif, Kemenhub sudah melaksanakan pertemuan dan meminta masukan dari seluruh pihak yang berkepentingan.
"Ketetapan itu didasari oleh perwakilan-perwakilan. Perwakilan konsumen, perwakilan pengemudi, perwakilan operator, semua. Itu adalah hasil dari perjumpaan kepentingan, dengan dasar itu kita petakan," ucapnya.
baca juga: Kenaikan Tarif Ojek Daring tidak Berpengaruh untuk Jarak Pendek
Sebelumnya pemerintah pada 1 Mei 2019 telah memberlakukan peraturan terkait ojek daring termasuk tata cara dan penerapan biaya jasa di 5 kota yang mewakili 3 zona yaitu Jabodetabek, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan Makassar.
Penentuan lima kota tersebut merupakan upaya mitigasi risiko dan mitigasi manajemen dalam penerapan regulasi. Dengan diberlakukannya aturan ini diharapkan akan memberikan payung hukum terutama berkaitan dengan isu keselamatan ojek daring. (OL-3)
Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian Road to Anniversary yang tahun ini mengusung tema “INNSPIRIT NINE.” Di tengah hangatnya suasana bulan suci Ramadan
Pelajari cara hitung mandiri BHR Ojol 2026 sesuai aturan Menaker. Benarkah pengemudi ojol dapat 25% dari pendapatan? Cek simulasi dan syarat pendapatan bersih di sini.
Jangan sampai terlewat, inilah langkah teknis dan syarat performa agar dana BHR Ojol 2026 masuk ke dompet digital Anda tepat waktu.
Pengemudi ojol dan NGO Deconstitute menggugat skema kuota internet hangus ke Mahkamah Konstitusi dengan menguji UU Telekomunikasi.
Pengemudi ojol dan lembaga hukum menggugat ketentuan UU Perlindungan Konsumen dan UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi terkait praktik hangusnya kuota internet prabayar tanpa kompensasi.
DI tengah persaingan ketat industri ride-hailing dan tingginya sensitivitas harga konsumen, perusahaan transportasi online semakin mengandalkan diversifikasi pendapatan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved