Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi inspektur upacara dalam peringatan Hari Otonomi Daerah 2019, Kamis (25/4). Upacara yang dilaksanakan di Lapangan Silang Monas sisi Selatan, Jakarta Pusat, juga dihadiri oleh jajaran pejabat pemerintah provinsi (pemprov) DKI Jakarta.
Pada upacara tersebut, Anies membacakan pesan dari Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo agar kepala daerah dapat meningkatkan kualitas manusia yang lebih baik dan penyelenggaraan otonomi daerah harus kreatif dan inovatif.
"Hari ini hari otonomi daerah, tadi saya membacakan sambutan dari pak menteri pesannya adalah tingkatkan kualitas manusia yang lebih baik dan juga penyelenggaraan otonomi daerah yang kreatif dan inovatif," kata Anies saat ditemui di Lapangan Silang Monas Sisi Selatan, Kamis (25/4).
Baca juga: Gubernur Jabar Lantik Dua Kepala Daerah Hasil Pilkada 2018
Ia mengatakan pesan dari Menteri Dalam Negeri membuka kesempatan bagi seluruh jajaran untuk memanfaatkan ruang otonomi daerah agar masyarakat mendapatkan manfaat besar dari kehadiran pemerintah.
Anies juga berharap Hari Otonomi Daerah menjadi peringatan bagi ASN agar tujuan bernegara terlaksana di setiap daerah.
"Jadi adanya hari otonomi daerah ini bukan sekadar simbolik upacara. Mudah-mudahan menjadi peringatan bagi kita semua supaya semua tujuan bernegara terlaksana di setiap daerah," tuturnya.(OL-5)
Saat ini terdapat ratusan usul pembentukan DOB yang masih stagnan di Komisi II imbas penerapan moratorium.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diterangkan, tidak ada pemekaran daerah, kecuali jika Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sudah disahkan.
Depok dan Bekasi yang seolah 'turun kelas' karena kehilangan hak-hak politiknya bila bergabung dengan Jakarta.
PEMEKARAN wilayah atau pembentukan calon daerah persiapan otonomi baru (CPDOB) Bogor Barat dan Bogor Timur, tinggal menunggu pencabutan moratorium oleh pemerintah pusat.
PENGAMAT dari GMT Institute Agustinus Tetiro menilai, kepuasan publik mencapai 64,5% terhadap kinerja Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono merupakan sebuah prestasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved