Anggota DPRD Mangkir, Rapat Paripurna Bubar

Anggota DPRD DKI Jakarta kembali mangkir dari agenda rapat yang sudah dijadwalkan, kemarin. Sebelumnya, Sekretariat DPRD DKI Jakarta telah menjadwalkan rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bappemperda) pukul 10.00.

Rapat itu akan membahas pasal rancangan perda pencabutan Perda No 15/2011 tentang Perizinan Tempat Usaha berdasarkan Undang-undang Gangguan. Sekretaris DPRD DKI Jakarta Muhammad Yuliadi mengatakan rapat Bappemperda diundur menjadi Senin (29/4) karena anggota DPRD tidak hadir pada rapat tersebut.

"Ya, ketuanya Merri (Hotma) tidak ada. Namun, kalau agenda rapat itu kami sudah beri tahukan beberapa hari sebelumnya. Jadi sudah tahu pastinya," kata Yuliadi saat dihubungi Media Indonesia, kemarin.

Ia memastikan rapat paripurna tentang penyampaian rekomendasi DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur DKI Jakarta tahun 2018 akan tetap terlaksana. "Namun, rapat paripurna yang nanti pasti terlaksana," ujarnya.

Baca Juga : Menpora Ikut Sidang Kabinet Paripurna Bahas Anggaran

Namun, nyatanya rapat paripurna itu juga batal dilaksanakan karena jumlah anggota yang hadir tidak memenuhi kuorum. Agenda paripurna belum dijadwalkan ulang.

Lambatnya kinerja DPRD DKI di paruh awal 2019 memunculkan 'utang', yakni penyelesaian panitia khusus bagi empat objek pembahasan. Empat objek itu ialah pansus rancangan peraturan daerah tentang pendidikan, tanggung jawab sosial perusahaan, tata berita acara, serta pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Yuliadi mengatakan pihaknya sudah sejak Maret lalu menagih nama perwakilan tiap fraksi untuk menjadi anggota pansus. Namun, 10 fraksi yang ada belum juga melengkapi perwakilan anggotanya untuk menjadi anggota pansus. "Sudah dari sebelum pemilu saya minta. Namun, empat-empatnya belum lengkap," kata Yuliadi.

Pansus wagub

Khusus pansus wagub, kata Yuliadi, pihaknya sudah berkomunikasi dengan tiga fraksi yang belum mengirimkan perwakilan untuk menjadi anggota pansus, yakni PDIP, Partai Gerindra, dan Partai Demokrat.

Menurut Yuliadi, dari rentetan proses pemilihan wagub di DPRD, tidak ada yang bisa berjalan paralel. Pansus harus terbentuk lebih dahulu agar bisa membentuk panitia pemilihan, tata tertib pemilihan, hingga proses pemilihan. "Sudah saya komunikasikan. Surat sudah dikirim. Memang tinggal sabar saja," terangnya.

Saat ditemui terpisah, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Gerindra Mohamad Taufik mengungkapkan belum mengetahui perihal fraksinya yang belum mengirimkan anggota pansus. Ia membantah ada kesengajaan menunda karena menunggu hasil pemilu.

"Oh enggak. Kita enggak menunggu anggota terpilih lagi atau enggak. Nanti saya tanya ke Abdul Ghoni (Ketua Fraksi Partai Gerindra). Sebetulnya itu sih gampang, tinggal kasih nama. Mungkin Ghoni sibuk," ujarnya.

Saat dihubungi terpisah, anggota Fraksi Partai Demokrat-PAN Santoso pun senada dengan Taufik. Pihaknya akan mengklarifikasi kepada Ketua Fraksi Partai Demokrat-PAN Taufiqurrahman perihal anggota pansus pemilihan wagub. "Belum ya? Nanti saya cek ke ketua fraksi ya," kata Santoso.

Saat menanggapi lambatnya kinerja anggota DPRD yang melambat, terutama soal pemilihan wakil gubernur, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak mempermasalahkannya.

Anies menilai mereka kemungkinan masih sibuk setelah proses pemilu, terutama mengawal proses penghitungan suara yang masih berlangsung. Saat ini lebih dari 90% anggota dewan DKI maju mencalonkan diri kembali dalam Pemilu 2019, baik sebagai anggota DPRD DKI maupun sebagai anggota DPR RI. (Put/J-2)