Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta, Bestari Barus, meminta Gubernur DKI, Anies Baswedan, agar jangan menyalahkan masyarakat terkait tingginya polusi udara di Ibu Kota. Sebab, kualitas udara yang buruk seharusnya direspons pemerintah yang memiliki kewenangan menerbitkan regulasi guna mengatasinya.
"Memang bukan PNS saja yang mengotori udara, tapi juga masyarakat. Kita paham. Namun ingat kewenangan regulasi tidak ada pada swasta, melainkan pada aparatur pemerintah. Jadi tolong gubernur tidak menjadikan ini sebagai polemik," kata Bestari, di Jakarta, Senin (15/4).
Baca juga: Anies tak Masalah Digugat terkait Polusi Udara
LBH Jakarta bersama YLBHI membuka pos pengaduan untuk menggugat Pemprov DKI terkait buruknya kualitas udara di wilayah ini. Sejauh ini, belum diketahui berapa jumlah pengadu. Namun Gubernur DKI, Anies Baswedan, menyatakan masalah polusi adalah masalah bersama karena masyarakat turut berkontribusi.
Karena itulah, Bestari menyayangkan pernyataan gubernur. Alasannya, Pemprov DKI belum menunjukan kontribusi nyata dalam memperbaiki kualitas udara atau lingkungan hidup.
"Jadi intinya upaya-upaya untuk memaksimalkan itu rendah. Maka wajar jika ada masyarakat yang melapor," lanjut Bestari.
Isu terkait dengan buruknya kualitas udara di Jakarta sejatinya bukan barang baru. Bahkan Greenpeace menjadikan Jakarta sebagai kota dengan kualitas udara paling buruk di Asia Tenggara. Seharusnya, Pemprov DKI melakukan penanganan terkait kritikan itu. Namun, tidak jelas sistem penanganannya sampai sekarang.
Bestari menambahkan, sebelum menyalahkan masyarakat, sebaiknya gubernur mengintrospeksi jajarannya untuk mengukur sudah sejauh mana pihaknya peduli dengan lingkungan.
Baca juga: Saatnya Anies Melirik Trotoar
"Di tingkat bawah saja masih ditemukan kendaraan operasional dinas yang tidak layak pakai masih digunakan," ungkap Bestari.
"Jajaran Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta saja juga tidak terlalu peduli dengan lingkungan. Fokusnya masih pada masalah kebersihan saja," ujarnya. (OL-6)
Dalam jangka panjang, paparan terus-menerus dapat memicu penyakit kronis hingga mematikan.
Aktivitas membakar sampah merupakan salah satu pemicu utama memburuknya polusi di Ibu Kota.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui bahwa tantangan polusi di Ibu Kota semakin kompleks, sehingga regulasi lama seperti Perda Nomor 2 Tahun 2005 sudah tidak lagi memadai.
Penelitian terbaru mengungkap polusi udara telah ada sejak Kekaisaran Romawi Kuno.
Konsentrasi partikel halus () di Tangerang Selatan kerap melampaui ambang batas aman yang direkomendasikan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Riset Northwestern University ungkap asap kayu di rumah menyumbang 20% polusi mematikan di AS.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved