Bangun Ratusan Ribu Infrastruktur, Pemprov DKI Gaet Swasta

PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta terbuka terkait opsi melibatkan pihak swasta dalam pembangunan ratusan ribu infrastruktur yang ditargetkan selesai pada 2030 mendatang.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan ratusan ribu infrastruktur itu dibagi ke dalam 9 bidang proyek yang ditargetkan dibangun serentak dan harus selesai dalam kurun waktu 10 tahun atau ditargetkan selesai pada 2030.

"Pada saat ini semua opsi dibuka. Memang dari awal kita tidak berencana itu untuk APBD atau APBN saja. Tapi justru kita melihat ini adalah rencana pembangunannya," kata Anies usai memberi pengarahan dalam Sidang Pleno Musrenbang Provinsi DKI Jakarta di Balai Kota DKI, Rabu (10/4).

Baca juga: Ketika Mal Belum Buka, Keringat Telah Mengucur di Kelas Yoga

Kesembilan proyek tersebut yakni pembangunan jaringan Moda Raya Terpadu (MRT) hingga 223 km, kereta ringan atau Light Rail Transit (LRT) hingga 116 km, pembangunan rel layang kereta rel listrik (KRL) pada rute 'Loop Line' sepanjang 27 km, dan perluasan jaringan Transjakarta hingga 2.149 km.

Selain itu, Pemprov DKI juga akan melakukan pembangunan di bidang perumahan, yakni penyediaan 600 ribu unit rumah, peningkatan cakupan air bersih hingga 100%, peningkatan cakupan jaringan air limbah hingga 81%, revitalisasi angkutan kota hingga 20 ribu unit, pengendalian banjir dan menambah pasokan air bersih.

Menurutnya, opsi membangun serentak diambil karena dinilai memiliki ongkos lebih murah ketimbang membangun secara bertahap. Pembangunan infrastruktur ini sendiri menurut Anies akan menghabiskan dana hingga Rp571 triliun.

"Di Thailand contohnya mereka membangun bertahap jadi selain selesainya lebih lama, ongkosnya juga lebih mahal," ujarnya.

Baca juga: Pengguna Kendaraan Pribadi Beralih Naik MRT Meningkat Drastis

Sementara itu, hadir dalam kesempatan yang sama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan pelibatan swasta ini terdapat pada tujuh proyek.

"Hanya dua yang khusus hanya boleh melibatkan APBD yakni di TransJakarta dan merevitalisasi angkot. Itu domainnya ada di DKI," tegasnya. (OL-6)