Sibuk Kampanye, DPRD DKI Lalai Lapor Harta ke KPK

LEBIH banyak menjalani aktivitas berkampanye diakui Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menjadi penyebab 56 anggota DPRD DKI Jakarta belum melaporkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) ke KPK.

Hingga saat ini baru 50 anggota yang selesai melaporkan LHKPN melalui Sekretariat Dewan.

Namun, Prasetyo menegaskan anggota DPRD DKI yang keseluruhan berjumlah 106 orang harus melaporkan harta kekayaannya sebelum Pemilu 2019 berlangsung.

"Ini kan makanya tahun politik aja, mereka ada kegiatan di sini di sini. Kan tanggal 17 April sebentar lagi. Saya rasa semua mereka akan lapor," ujarnya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (1/4).

Prasetyo pun menepis anggapan bahwa anggota dewan yang wajib lapor LHKPN hanyalah yang akan maju kembali pada Pemilu 2019. Menurutnya, LHKPN wajib dilaporkan selama masih menjadi penyelenggara negara baik akan kembali mencalonkan diri sebagai caleg atau tidak.

Baca juga : KPK: Tingkat Kepatuhan LHKPN 74,39%

"Ya terserah masalah maju nggak majunya, terpilih nggak terpilih ya dia harus melaporkan. Itu kan kewajiban kita. Kalau misalnya dia maju terpilih tapi dia nggak melapor itu kan masalah buat dia loh," tandasnya

Politisi PDIP itupun mengungkapkan telah memberikan contoh baik sebagai ketua karena paling pertama melaporkan LHKPN. Dengan contoh tersebut ia berharap seluruh koleganya bisa mengikuti.

Selain itu, KPK dan Sekretariat Dewan pun telah mempermudah dengan memberikan waktu untuk konsultasi pengisian dokumen LHKPN. Ia pun berharap dengan segala kemudahan yang diberikan, anggota dewan perlahan mau melapor LHKPN masing-masing.

"Tapi kemarin dengnn kemudahan mereka jemput bola sebetulnya sih harusnya mereka melapor ya," ujarnya. (OL-8)