Headline
Membicarakan seputar Ramadan sampai dinamika geopolitik.
Kumpulan Berita DPR RI
GUBERNUR DKI Jakarta Anies menyebut 49% penduduk ibu kota tidak memiliki tempat tinggal. Dia menyebut Ibu Kota menjadi eskalator harga hunian.
"Hari ini di Jakarta 49% penduduk tinggal di tempat yang bukan miliknya," kata Anies di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (13/3).
Dia menyebut harga tanah bangunan selalu naik dan pemilik hunian merasakan dampaknya. Sedangkan, kata dia, masyarakat yang tidak memiliki hunian tidak terbawa dalam kenaikan harga ini.
Untuk itu, lanjutnya, kepemilikan hunian menjadi bahan pemikiran yang serius untuk menipiskan angka ketimpangan. Sebab, masyarakat memiliki akses kepada hunian yang harganya selalu mengalami kenaikan dan terbawa di dalam eskalator peningkatan aset.
"Untuk kita bisa sama-sama merasakan manfaat berada di kota ini. Lagi-lagi, itu hal yang sangat mendasar," imbuh Anies.
Yang tidak kalah penting, lanjutnya, Ibu Kota memiliki banyak kampung.
Baca juga: Pemprov DKI Luncurkan Aplikasi Jakarta Aman
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menyebut sebagian kampung sudah menjadi kampung yang nyaman. Namun, sebagian lainnya belum menyandang status itu.
"Sebagian lainnya adalah kampung-kampung yang biasa diistilahkan Kupat Miskin. Kumuh, padat, miskin. Kita perlu melakukan terobosan," tuturnya.
Anies mengaku sudah memulainya dengan kegiatan Community Action Plan untuk penataan kampung-kampung itu.
Dia berharap bisa mendapatkan masukan dari masyarakat mengenai penataan kampung ini. Sebab Indonesia, dan Jakarta khususnya, memiliki tradisi kampung.
Dia menyebut hal seperti ini membutuhkan pendekatan dan strategi yang harus dirumuskan bersama-sama.
"Kampung di Jakarta harus menjadi kampung yang bersih dan nyaman. Yang harus dihilangkan kumuhnya, bukan kampungnya," pungkas Anies. (Medcom/OL-2)
PEMERINTAH Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, diketahui melakukan alih fungsi lahan baku sawah (LBS) mencapai 500 hektare setiap tahunnya dan mengubahnya menjadi kawasan hunian.
Sektor perumahan menjadi salah satu instrumen strategis Presiden Prabowo Subianto dalam mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Wamen PKP Fahri Hamzah menilai angka backlog perumahan belum bisa dianggap demand riil karena tidak dipetakan dan tidak terkonsolidasi sebagai kebutuhan.
HUNIAN berbasis Transit Oriented Development (TOD) semakin diminati masyarakat. Saat ini pilihan hunian tersebut juga semakin terjangkau.
BTN mulai menggeser wajah bisnisnya dari bank pembiayaan perumahan konvensional menuju ekosistem yang menyatukan hunian, gaya hidup, dan peluang usaha
Banyak perumahan gagal dihuni akibat minim infrastruktur dasar. Wamen PU menegaskan hunian harus terintegrasi, akademisi sebut kumuh akibat sistem.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved