Kuasa Hukum Ratna Sebut Dakwaan Jaksa Keliru

TIM kuasa hukum terdakwa kasus penyebaran berita bohong atau hoax Ratna Sarumpaet menyatakan, ada kekeliruan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU). 

Oleh karena itu, pihaknya membacakan nota keberatan atau eksepsi dalam sidang lanjutan tersebut.

"Kami selaku penasihat hukum menilai surat dakwaan jaksa penuntut umum telah keliru dalam penerapan hukum kepada diri terdakwa bahkan terindikasi sangat merugikan hak-hak terdakwa," kata Desmihardi, di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Rabu (6/3).

Menurutnya, tidak tepat dakwaan JPU yang menjerat Ratna dengan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana dan Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Dia menambahkan, jaksa keliru menerapkan dakwaan itu terhadap Ratna, karena tindakan yang dituangkan dalam pasal 14 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1946 sudah diatur dalam peraturan lain. Tentunya secara hukum perbuatan-perbuatan yang diancam di dalam delik Pasal 14 ayat 1 itu telah diatur dalam undang-undang lain dalam KUHP.

"Begitu juga merujuk dalam rumusan delik yang terdapat dalam aturan tersebut, maka masuk delik materiil. Artinya, delik materiil dapat dipidana jika terdapat akibat, yaitu keonaran," paparnya.

Baca juga: Ratna Sarumpaet: Masa Harus Keadaan Parah Baru Ditangguhkan?

Desmihardi menegaskan keonaran yang dimaksud dalam aturan tersebut tidak terpenuhi. Jaksa seolah-olah mengkonstruksikan telah terjadi keonaran dan kerusuhan dari foto-foto lebam Ratna yang diunggah oleh beberapa tokoh lewat Twitter sehingga terjadinya unjuk rasa.

"Seharusnya keonaran yang dimaksud dalam aturan itu adalah kerusuhan seperti yang pernah terjadi pada Mei 1998, kerusuhan di kantor DPRD Medan, dan lain-lain," lanjutnya

Desmihardi meminta Majelis Hakim menerima dan mengabulkan eksepsi yang diajukan pihaknya, menyatakan surat dakwaan JPU batal demi hukum atau setidaknya tidak dapat diterima, menyatakan perkara yang menjerat Ratna tidak diperiksa lebih lanjut.

Ia juga memerintahkan JPU mengeluarkan Ratna dari dalam tahanan, memulihkan harkat dan martabat serta nama baik Ratna, kemudian membebankan biaya perkara kepada negara. (OL-3)