Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
PELAYANAN pemerintahan berbagai sektor pascaditangkapnya Lurah Kalibaru, Abdul Haris terganggu. Aktivitas masyarakat yang ingin mengurus surat pengantar berbagai hal tidak bisa dilakukan sementara waktu.
Sekertaris Kelurahan Kalibaru, Apit Suryana, mengatakan pelayanan untuk masyarakat hingga kini belum berjalan secara maksimal. Pelayanan yang tak maksimal adalah pelayanan yang menjadi kewenangan lurah antara lain, pelayanan surat keterangan riwayat tanah, surat pengantar izin mendirikan bangunan (IMB), surat perubahan data kartu keluarga (KK). balik nama surat pemberitahuan pajab terhutang pajak bumi dan bangunan (SPPT-PBB) serta surat keterangan perpanjangan kartu tanda penduduk (KTP) .
Baca juga: Warga Mampang Depok Mengeluh Kerap Kebanjiran
Apit yang mengaku baru sebulan silam dimutasi sebagai Sekertaris Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilodong, Kota Depok menerangkan pelayanan pemerintahan terkendala sejak tertangkapnya Lurah Kalibaru, Adul Haris, Kamis (14/2)
“Kita ini paling menangani beberapa jenis pelayanan seperti pengantar surat keterangan lahir, kematian, surat keterangan catatan kepolisian (SKCK),“ katanya, Selasa (19/2).
Tentang penangkapan Abdul Haris, dia mengaku tidak tahu banyak kronologisnya. Ia hanya tahu lurah ditangkap dari ruang kerjanya oleh tim satuan sapu bersih pungutan liar (Saber Pungli) Polresta Depok Inspektur pada Inspektorat Pemerintah Kota Depok dan Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Depok. Soal penangkapan ini saya no comennt,” ujarnya.
Selasa (19/2), suasana di Kantor Kelurahan Kalibaru terlihat sepi. Ruangan masih terkunci dari luar
Mujiani, 39, warga RT 005 RW 01 Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilodong mengaku tidak bisa memperoleh surat pengantar keterangan ahli waris. Dirinya mengaku kebingungan karena tidak dapat memperoleh surat keterangan ahli waris yang merupakan kewenangan lurah.
“Minggu lalu saya sudah kesini, buat surat tapi kan belum tanda tangan Lurah. Jadi hari ini kesini lagi tapi nggak ada,” kata Mujiani di Kantor Kelurahan Kalibaru.
Dia mengaku tidak tahu kalau Abdul Hamid ditangkap Satgas Saber Pungli Kota Depok dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kantor Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Cilodong, Kota Depok. Abdul Haris hingga saat ini mendekam di rumah tahanan Polresta Depok.
Baca juga: Migo Dilarang Beroperasi di Semua Ruas Jalan Ibu Kota
Keluhan serupa diungkapkan Elis, 44, warga RT 005 RW 01, Kelurahan Kalibaru. Dia kebingungan mengurus perekaman kartu tanda penduduk elektronik (KTP-E) untuk anaknya yang sekolah SMA.
Ia mengaku kebingungan karena KTP-E akan digunakannya sebagai salah satu syarat try out. “Namun tak ada yang nanganin soalnya lagi pada rapat katanya, kita kan gak bisa paksain juga. Biasanya bagus kok pelayanannya disini,” pungkasnya. (OL-6)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar praktik korupsi impor barang palsu atau KW yang melibatkan PT Blueray Cargo dan oknum Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Kasus ini terungkap melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Rabu, 4 Februari 2026 di Jakarta dan Lampung.
Penguatan pengawasan internal dan eksternal perlu dibarengi dengan kewenangan yang nyata, bukan sekadar formalitas administratif.
PENGUATAN sistem pengawasan hakim kembali dipertanyakan menyusul operasi tangkap tangan (OTT) terhadap hakim di Pengadilan Negeri (PN) Depok.
KETUA Pengadilan Negeri (PN) Kota Depok I Wayan Eka Mariarta dan Wakil Ketua PN Kota Depok Bambang Setyawan yang terjerat dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK diberhentikan sementara.
KPK melakukan tiga OTT beruntun di awal 2026 menyasar pajak, bea cukai, dan peradilan.
MA akan memberhentikan sementara hakim dan aparatur PN Depok yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved