Headline
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kumpulan Berita DPR RI
DUA orang yang mengaku relawan pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin mengalami gangguan pendengaran akibat ledakan di Parkir Timur (Parkit) Senayan, Jakarta, Minggu (17/2) malam.
"Kemudian dari kejadian tersebut ada yang mengaku dari relawan 01. Dari polisi turun mengecek ke sana memang benar," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono di Mapolda Metro Jaya, Senin (18/2).
Baca juga: Polisi Sebut Ledakan di Parkir Timur Senayan karena Petasan
Argo mengatakan korban dibawa ke Rumah Sakit Pelni dan Rumah Sakit Mintoharjo untuk pemeriksaan kondisi pascakejadian. Namun, dipastikan kondisi mereka stabil dan normal.
"Mereka kaget dan ada dengungan di telinga, tidak ada luka luar. Artinya hanya cemas dan mendengung," sebutnya.
Baca juga: Tidak Ada Korban Jiwa di Ledakan Parkir Timur Senayan
Meskipun demikian, kedua korban yang berdampak dari ledakan itu tidak dilakukan perawatan inap. Bahkan mereka telah diperbolehkan pulang ke rumah masing-masing.
"Sudah kita konfirmasi ke RS dan sudah dibolehkan kembali," lanjutnya. (A-1)
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mengaku tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi soal revisi UU KPK
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved