Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
CALON wakil gubernur DKI Jakarta diminta membantu gubernur agar dapat tegas dalam menertibkan pedagang kaki lima (PKL).
Hal tersebut mengemuka dalam sesi diskusi kelompok terfokus (FGD) yang menjadi salah satu tes kepatutan dan kelayakan cawagub DKI.
FGD digelar Sabtu (9/2) lalu melibatkan tidak hanya panelis tes kepatutan dan kelayakan cawagub, tetapi juga sejumlah tokoh masyarakat, perwakilan LSM, akademisi serta perwakilan pengusaha.
Menurut anggota tim panelis Ubedilah Badrun, masalah PKL disoroti oleh perwakilan LSM karena terkait pengelolaan ekonomi.
Banyak warga DKI yang bermata pencarhaian sebagai PKL karena kurangnya modal serta minimnya tempat usaha. Menjadi PKL pun menjadi salah satu pilihan meski keberadannya merugikan karena membuat semrawut suasana kota.
"PKL salah satunya menjadi perhatian dalam FGD. Memang gubernur sudah melakukan langkah-langkah untuk menata pedagang-pedagang kecil ini tapi upaya itu dinilai belum cukup," kata Ubedilah saat dihubungi Media Indonesia, Minggu (10/2).
Akademisi Universitas Negeri Jakarta itu menegaskan para perwakilan LSM meminta agar cawagub terpilih nantinya dapat membuat kebijakan yang tepat bagi penataan PKL.
Baca juga : Pengamat: Pengganti Sandi Tidak Perlu Berjiwa Pengusaha
Cawagub diharapkan tidak hanya sekadar menertibkan tetapi juga memberikan solusi bagi masyarakat yang ingin tetap berjualan sebagai mata pencaharian.
Hal ini kata dia tidak terlepas juga dari pembangunan ekonomi bagi warga.
"Pada satu sisi keberadaan PKL dibutuhkan masyarakat. Hanya saja kondisinya yang masih belum tertib dan kerap mengganggu pejalan kaki maupun pengendara harus ditertibkan. Ini adalah tantangan berikutnya," kata Ubedilah.
Pihaknya juga tidak menampik masalah banjir, kemacetan, serta transportasi tetap mengemuka dalam FGD tersebut.
Namun, porsinya tidak lagi dominan karena langkah-langkah yang diambil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengatasi masalah pada tiga lingkup itu cukup membuahkan hasil saat ini.
Contohnya pembangunan angkutan massal yang sudah mulai, pengentasan banjir yang cukup berhasil, serta banyaknya angkutan bus Transjakarta yang armadanya semakin baik.
Sebelumnya Partai Gerindra dan PKS yang mengusung Anies Baswedan-Sandiaga Uno dalam Pilkada DKI 2017 tengah melakukan tes kepatutan dan kelayakan cawagub DKI.
Tes ini dilakukan guna mencari kandidat terbaik untuk menggantikan Sandiaga Uno yang mengundurkan diri dari posisi wagub karena mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2019.
Terdapat tiga cawagub dari PKS yakni Abdurrahaman Suhaimi, Achmad Syaiku, dan Agung Yulianto.
Tim panelis akan memilih dua nama untuk diserahkan kepada Anies Baswedan guna disampaikan pada DPRD DKI pada rapat paripurna untuk mengambil kesepakatan mengenai wagub terpilih.
Selain Ubedilah Badrun, tim panelis cawagub DKI terdiri dari politikus Partai Gerindra Syarif, peneliti LIPI Siti Zuhro, dan ahli kebijakan publik Eko Prasodjo.
Ditargetkan besok dua nama yang dipilih oleh tim panelis dapat diserahkan pada Anies Baswedan.(OL-8)
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan fasilitas pengolahan sampah tersebut direncanakan dibangun di tiga lokasi strategis.
PEMERINTAH Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta resmi menyediakan layanan TransJabodetabek rute Blok M–Bandara Soekarno-Hatta (SH2) pada Kamis (12/3).
Penyediaan layanan air bersih yang memadai menjadi syarat mendasar jika Jakarta ingin benar-benar bertransformasi menjadi kota global.
Program Mudik Gratis tahun ini melayani perjalanan ke 20 kota dan kabupaten yang tersebar di berbagai provinsi.
Ia menyebutkan, hal itu pasti akan mengakibatkan kenaikan harga barang dan jasa serta nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
Salah satu pedagang di sekitar lokasi, Rizal mengaku banjir telah merendam area lingkar luar Jakarta ini sejak Minggu (8/3).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved