Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
BUSINESS and Professional Women (BPW) Indonesia dan Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) RI resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang kerja sama strategi dalam pemberdayaan perempuan berbasis Hak Asasi Manusia (HAM). Penandatanganan berlangsung di Gedung Direktorat Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM, KemenHAM RI, Jakarta,Selasa ( 30/9).
Penandatanganan MoU ini merupakan tindak lanjut dari audiensi antara BPW Indonesia dan KemenHAM yang telah dilaksanakan sebelumnya pada 8 September 2025. Melalui kerja sama ini, kedua pihak sepakat memperkuat sinergi dalam mendorong peran aktif perempuan Indonesia di tingkat nasional maupun internasional, khususnya dalam isu-isu HAM, ekonomi, dan diplomasi global.
Dari pihak KemenHAM, hadir Plt Dirjen Direktorat Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM, KemenHAM RI,Aditya Sarsito Sukarsono, Direktur Gianto, dan perwakilan yang mendukung terjalinnya kolaborasi strategis ini. Sementara itu, dari pihak BPW Indonesia dipimpin Presiden BPW Indonesia Giwo Rubianto Wiyogo didampingi Hetty Andika.
Dalam keterangannya resmi, Giwo Rubianto mengutarakan kolaborasi ini mencerminkan keselarasan antara agenda BPW Indonesia dan prioritas pemerintah dalam mendorong kesetaraan gender dan perlindungan HAM. Dengan menggandeng KemenHAM sebagai mitra strategis, BPW Indonesia berharap dapat memperluas jangkauan program pemberdayaan perempuan, memperkuat advokasi di berbagai level, serta menghadirkan inisiatif konkrit yang dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
“Kami sangat mengapresiasi dukungan Kementerian HAM terhadap inisiatif BPW Indonesia. Kerja sama ini bukan hanya sebuah bentuk komitmen bersama, juga langkah nyata untuk memperluas dampak dan membuka strategi ruang kolaborasi bagi perempuan Indonesia,” ungkap Giwo Rubianto.
Dikatakan sebagai organisasi perempuan yang memiliki jejaring internasional, BPW Indonesia memiliki keunikan tersendiri. Jejaring global ini menyatukan pengusaha, profesional, dan pekerja sosial perempuan dalam satu wadah, membuka peluang besar untuk diplomasi internasional dan kolaborasi lintas sektor.
Dalam dua tahun terakhir, BPW Indonesia juga menerima The Most Outstanding Country Award dalam Konferensi Regional BPW Asia Pasifik di Putrajaya, Malaysia, sebagai pengakuan atas kontribusi dan inovasinya.
Giwo yang juga mantan Ketua Umum Kowani menegaskan BPW Indonesia menyambut baik kerja sama ini sebagai bentuk sinergi strategi dengan pemerintah. Melalui kemitraan ini, kedua pihak berkomitmen untuk terus mengembangkan program dan inisiatif bersama yang dapat memperkuat kapasitas, peran, dan kepemimpinan perempuan Indonesia di berbagai sektor, baik di tingkat nasional maupun global.
"Kerja sama ini diharapkan dapat memperluas dampak nyata bagi pemberdayaan perempuan serta memperkuat Indonesia dalam diplomasi HAM di kancah posisi internasional," pungkas Giwo.( H-2)
Panduan lengkap login sscasn.bkn.go.id 2026. Cek syarat daftar PPPK Kemenkumham, solusi kendala NIK, dan rincian dokumen wajib agar lolos administrasi.
Ia menjelaskan bahwa peta jalan yang diluncurkan pemerintah memuat skema dan langkah-langkah yudisial yang dapat ditempuh sesuai ketentuan.
Pemerintah mampu menghadirkan penyelesaian final atas berbagai kasus pelanggaran HAM berat yang telah diakui.
Kemenham menegaskan bahwa revisi UU HAM merupakan bagian dari upaya memperkuat Lembaga HAM termasuk Komnas HAM .
PEMERiNTAH melalui Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) mulai mengambil langkah tegas terhadap sektor dunia usaha agar tidak melakukan pelanggaran HAM.
KemenHAM RI juga, kata dia, sudah siap untuk melakukan kampanye edukasi untuk menjelaskan jaminan hak-hak masyarakat hukum adat sebagaimana diatur dalam RUU.
Anggia Ermarini mengungkapkan IMW 2026 merupakan bentuk nyata keberpihakan Fatayat NU terhadap penguatan peran perempuan di berbagai sektor kehidupan.
Pemerintah Provinsi Maluku Utara terus mendorong peningkatan peran perempuan dalam penguatan ekonomi daerah melalui kerja sama strategis
Program ini merupakan ruang pertumbuhan bagi siapapun yang ingin membangun karier dengan tetap memiliki fleksibilitas dalam menjalani rutinitas.
Di tengah tekanan ekonomi, perempuan Indonesia bangkit melalui sektor UMKM. Program pendampingan terpadu terbukti mampu tingkatkan pendapatan hingga 45%.
Melalui sistem kemitraan tanpa modal dan tanpa jaminan, para ibu mendapatkan pelatihan rutin di Cimory Center, yang kerap mereka sebut sebagai “rumah kedua”.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan komitmen penguatan perlindungan dan pemberdayaan perempuan pada Peringatan Hari Ibu ke-97 Tahun 2025 di Surabaya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved