Headline
Hanya Presiden Boleh Atur Negara

Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa. 

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Pemkot Sukabumi Sesuaikan Postur APBD untuk Efisiensi Anggaran

Benny Bastiandy
12/2/2025 18:26
Pemkot Sukabumi Sesuaikan Postur APBD untuk Efisiensi Anggaran
Penjabat Wali Kota Sukabumi Kusmana Hartadji(MI/BENNY BASTIANDY)

PEMERINTAH Kota (Pemkot) Sukabumi, Jawa Barat, berkomitmen menyesuaikan postur APBD. Langkah itu dilakukan agar terjadi keselarasan dengan arahan dan kebijakan pemerintah pusat berkaitan dengan efisiensi anggaran.

Penjabat Wali Kota Sukabumi Kusmana Hartadji mengatakan, penyelarasan postur APBD itu dalam arti ada skala prioritas. Misalnya, sasaran utama anggaran saat ini antara lain menyangkut pengentasan kemiskinan, pengendalian inflasi, serta ketahanan pangan.

"Jadi, kita harus memastikan alokasi anggaran betul-betul sesuai dengan sasaran utama," tegasnya, Rabu (12/2).

Baca juga : Kelakar Hakim MK Saldi Isra, Minta Peserta Sidang Matikan Mic untuk Hemat Anggaran

Dia menambahkan meskipun pembahasan anggaran perubahan akan dilaksanakan pada Agustus, tetapi penyesuaiannya harus dilakukan sejak sekarang. Yang diharapkan anggaran belanja tidak melenceng dari kebijakan efisiensi yang diterapkan.

"Jangan sampai ada anggaran yang tidak sejalan dengan prioritas sasaran," ujarnya.

Pada Rabu (12/2), Kusmana menyebutkan dirinya menghadiri kegiatan entry meeting pengawasan perencanaan dan penganggaran tahun anggaran 2025 yang dilaksanakan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat. Kegiatan itu merupakan implementasi Instruksi Presiden Nomor 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam APBN dan APBD.

Baca juga : Asep Wahyuwijaya Dukung Efisiensi tapi Kementerian Harus Selaras dengan Visi Presiden

Agenda ini juga merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 20/2023 yang menegaskan peran BPKP dalam pengawasan keuangan daerah agar anggaran lebih efektif dan sesuai dengan prioritas nasional.

"Tentu, kami berkomitmen mengimplementasikan kebijakan regulasi ini," imbuhnya.

BPKP telah mencatat beberapa daerah masih mengalokasikan anggaran yang tidak mengimplementasikan efisiensi sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.

Baca juga : Anggaran MK Dipangkas Rp226 Miliar Berdampak pada Sidang Sengketa Pilkada

Kusmana mengaku, Pemkot Sukabumi sudah mengevaluasi kembali postur APBD. "Evaluasi postur APBD melibatkan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah), Inspektorat, dan BPKAD."

Pada prinsipnya, lanjut dia, pemerintah daerah akan lebih selektif menentukan program dan kegiatan yang dibiayai APBD.

"Ada beberapa hal yang sebaiknya ditunda jika tidak berkontribusi langsung terhadap prioritas pembangunan. Ini penting agar belanja pemerintah lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," pungkas dia.

 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Sugeng
Berita Lainnya
LOAD MORE

Bisnis
LOAD MORE

Wisata
LOAD MORE
Kuliner
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved