Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Sukabumi, Jawa Barat, berkomitmen menyesuaikan postur APBD. Langkah itu dilakukan agar terjadi keselarasan dengan arahan dan kebijakan pemerintah pusat berkaitan dengan efisiensi anggaran.
Penjabat Wali Kota Sukabumi Kusmana Hartadji mengatakan, penyelarasan postur APBD itu dalam arti ada skala prioritas. Misalnya, sasaran utama anggaran saat ini antara lain menyangkut pengentasan kemiskinan, pengendalian inflasi, serta ketahanan pangan.
"Jadi, kita harus memastikan alokasi anggaran betul-betul sesuai dengan sasaran utama," tegasnya, Rabu (12/2).
Dia menambahkan meskipun pembahasan anggaran perubahan akan dilaksanakan pada Agustus, tetapi penyesuaiannya harus dilakukan sejak sekarang. Yang diharapkan anggaran belanja tidak melenceng dari kebijakan efisiensi yang diterapkan.
"Jangan sampai ada anggaran yang tidak sejalan dengan prioritas sasaran," ujarnya.
Pada Rabu (12/2), Kusmana menyebutkan dirinya menghadiri kegiatan entry meeting pengawasan perencanaan dan penganggaran tahun anggaran 2025 yang dilaksanakan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat. Kegiatan itu merupakan implementasi Instruksi Presiden Nomor 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam APBN dan APBD.
Agenda ini juga merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 20/2023 yang menegaskan peran BPKP dalam pengawasan keuangan daerah agar anggaran lebih efektif dan sesuai dengan prioritas nasional.
"Tentu, kami berkomitmen mengimplementasikan kebijakan regulasi ini," imbuhnya.
BPKP telah mencatat beberapa daerah masih mengalokasikan anggaran yang tidak mengimplementasikan efisiensi sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.
Kusmana mengaku, Pemkot Sukabumi sudah mengevaluasi kembali postur APBD. "Evaluasi postur APBD melibatkan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah), Inspektorat, dan BPKAD."
Pada prinsipnya, lanjut dia, pemerintah daerah akan lebih selektif menentukan program dan kegiatan yang dibiayai APBD.
"Ada beberapa hal yang sebaiknya ditunda jika tidak berkontribusi langsung terhadap prioritas pembangunan. Ini penting agar belanja pemerintah lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," pungkas dia.
Jajaran di Polsek harus selalu siaga 24 jam lantaran pada musim penghujan dapat menimbulkan bencana hidrometeorologi.
Latihan kesiapsiagaan menghadapi gempa bumi digelar SMPN 1 Lembang bekerja sama dengan Relawan Penanggulangan Bencana Lembang (RPBL).
Pemerintah Kota Bandung berupaya menggeser status kawasan Kebun Binatang Bandung dari konservasi menjadi ruang terbuka hijau tanpa fondasi hukum.
Kota Baru Parahyangan dinilai berkomitmen dalam membangun kota mandiri, madani dan alami yang berkualitas serta berkelanjutan.
Banjir yang kerap melanda wilayah Karawang tidak lepas dari luapan Sungai Citarum dan Cibeet
Sepanjang 2025, Dishub mencatat ribuan titik PJU dan lampu penerangan jalan (PJL) telah diperbaiki dan dibangun
Program Bongkar Ratoon Tebu merupakan langkah strategis dari Kementerian Pertanian untuk meningkatkan produktivitas tebu
Bentuk keseriusannya dilakukan Wali Kota Sukaumi Ayep Zaki dengan mendatangi Kementerian Perhubungan.
Untuk meringankan beban para korban banjir di Karawang, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Karawang menyalurkan ratusan paket bantuan
Program WTE di TPA Sarimukti yang berada di Kabupaten Bandung Barat digulirkan sebagai solusi jangka panjang untuk mengatasi krisis sampah di kawasan Bandung Raya.
Workshop secara khusus membahas penyusunan dan peninjauan RPS yang berbasis dampak (impact-based curriculum) dalam kerangka kurikulum adaptif Telkom University.
Upaya menuju swasembada energi Indonesia masih jauh dari ideal.
Selain terus mendorong kemajuan di Bandung dan sekitarnya, kami juga harus mendukung kawasan industri Rebana yang dikembangkan pemerintah
Penguatan UMKM harus dimulai dari komitmen pemerintah daerah sendiri melalui kebijakan belanja yang berpihak kepada pelaku usaha lokal.
Pengemudi dum truk melarikan diri setelah insiden kecelakaan.
Dari 2.772 kios di pasar itu, masih tersisa 1.772 kios yang bertahan berjualan.
Pelaku mengincar harta benda milik korban yang merupakan mantan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Keberhasilan program pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada kebijakan di tingkat kota, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif dari kelurahan hingga RW.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved