Kapal Perang Iran Ditorpedo AS, Senat Gagal Hentikan Perang

ESKALASI militer antara Amerika Serikat dan Iran mencapai titik krusial setelah kapal perang Iran ditenggelamkan di Samudra Hindia. Di sisi lain, Senat AS menolak resolusi yang mengharuskan persetujuan Kongres untuk tindakan militer terhadap Iran dengan hasil pemungutan suara 53-47.

Konflik yang semula terkonsentrasi di Timur Tengah kini meluas hingga ke perairan Asia Selatan. Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Pete Hegseth, mengonfirmasi bahwa kapal selam AS telah menenggelamkan fregat Iran, IRIS Dena, di lepas pantai Sri Lanka pada Rabu malam waktu setempat.

“Kapal selam AS menenggelamkan kapal perang Iran yang mengira dirinya aman di perairan internasional. Ini adalah penenggelaman pertama kapal musuh oleh torpedo sejak Perang Dunia II,” ujar Hegseth dalam konferensi pers di Washington, Kamis (5/3/2026).

Baca juga : Airlangga: RI Sudah Amankan Pasokan Energi dari Luar Timur Tengah

Otoritas Angkatan Laut Sri Lanka melaporkan telah mengevakuasi 32 pelaut yang terluka ke rumah sakit di Galle. Namun, harapan menipis bagi 148 kru lainnya yang masih hilang. Hingga saat ini, sebanyak 87 jenazah telah ditemukan mengapung di sekitar lokasi kejadian yang berjarak 44 mil laut dari pesisir Sri Lanka.

Senat AS Gagal Bendung Ambisi Perang Trump

Di Washington, upaya lintas partai untuk membatasi wewenang perang Presiden Donald Trump menemui jalan buntu. Senat AS menolak resolusi yang mengharuskan persetujuan Kongres untuk tindakan militer terhadap Iran dengan hasil pemungutan suara 53-47.

Kegagalan resolusi ini memberikan keleluasaan bagi militer AS untuk melanjutkan Operasi Epic Fury. Senator Demokrat, Tim Kaine, mengkritik keras hasil tersebut dengan menyebut bahwa pemerintahan saat ini gagal menunjukkan bukti ancaman segera yang membenarkan agresi militer skala besar.

Baca juga : Otoritas Qatar Evakuasi Warga dari Area Kedutaan AS

Pemprov Jabar Pantau 3.960 Warga di Timur Tengah

Menyikapi perang yang kian meluas, Pemerintah Provinsi Jawa Barat bergerak cepat memantau 3.960 warganya yang tersebar di beberapa negara Timur Tengah. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat, Adi Komar, menegaskan bahwa pendataan tahap pertama sedang dilakukan.

“Kami terus memantau kondisi 3.960 warga Jabar, baik pekerja migran maupun mahasiswa. Kami mengimbau warga di sana untuk tetap tenang dan mengikuti arahan resmi dari KBRI setempat,” kata Adi di Bandung.

Pemprov Jabar berkoordinasi intensif dengan Kementerian Luar Negeri untuk menyiapkan skenario perlindungan jika situasi keamanan memburuk. Masyarakat diminta untuk terus memantau informasi resmi dan tidak terpengaruh oleh kabar yang belum terverifikasi kebenarannya di tengah krisis global ini. (MTVN/Ant/I-1)