Wapres AS JD Vance Bekukan Dana Kesehatan Minnesota Rp4 Triliun

WAKIL Presiden Amerika Serikat, JD Vance, mengumumkan pembekuan pendanaan tunjangan medis untuk negara bagian Minnesota, Rabu (25/2). Langkah ini diambil hanya berselang satu hari setelah Presiden Donald Trump menunjuknya untuk memimpin kampanye nasional yang disebut sebagai "perang melawan penipuan".

Pemerintah federal akan menahan pembayaran sebesar US$259 juta (sekitar Rp4 triliun) yang seharusnya disalurkan ke Minnesota. Keputusan ini dikonfirmasi oleh Mehmet Oz, administrator pusat layanan Medicare dan Medicaid (CMS) pilihan Trump.

"Kami telah memutuskan untuk menghentikan sementara sejumlah dana Medicaid tertentu yang mengalir ke negara bagian Minnesota," tegas Vance dalam sebuah konferensi pers, merujuk pada program asuransi kesehatan bagi warga berpenghasilan rendah tersebut.

Baca juga : Trump Tarik Ratusan Agen Imigrasi dari Minnesota Pasca-Insiden Fatal

Target Politik dan Tuduhan Penipuan

Negara bagian Minnesota, yang dipimpin gubernur dari Partai Demokrat, telah lama menjadi sasaran kritik pemerintahan Republik. Pemerintahan Trump menuduh adanya penipuan tunjangan yang meluas di wilayah tersebut, terutama yang dikaitkan dengan komunitas imigran asal Somalia.

Minnesota merupakan rumah bagi komunitas Somalia terbesar di Amerika Serikat. Dalam pidato kenegaraannya (State of the Union) pada Selasa lalu, Presiden Trump berulang kali mengecam dugaan penyalahgunaan tunjangan pemerintah di negara-negara bagian yang dikuasai Demokrat, sembari melontarkan kritik keras terhadap imigran Somalia.

Ketegangan di Minnesota juga dipicu oleh tindakan keras terhadap imigran ilegal yang sempat berujung pada insiden penembakan dua warga Amerika oleh agen federal pada Januari lalu.

Baca juga : Hakim Izinkan Operasi Imigrasi Trump Berlanjut Meski Protes Meluas

Tantangan Hukum dan Karier Politik

Langkah berani Vance ini diperkirakan akan segera menghadapi tantangan hukum di pengadilan. Upaya pemerintahan Trump sebelumnya untuk menahan dana federal bagi negara-negara bagian tertentu kerap kali dijegal oleh putusan hakim.

Bagi JD Vance yang kini berusia 41 tahun, peran baru ini dianggap sebagai ujian besar sekaligus panggung politik menuju pencalonan presiden dari Partai Republik pada 2028. Namun, tugas ini juga menempatkan Vance dalam deretan panjang wakil presiden AS yang diberikan tanggung jawab pelik oleh atasannya.

Situasi ini mengingatkan publik pada pendahulunya, Kamala Harris, yang sempat kesulitan saat ditugaskan oleh Presiden Joe Biden untuk mencari solusi akar permasalahan migrasi dari Amerika Tengah. Kini, efektivitas Vance dalam menjalankan "perang melawan penipuan" ini akan menjadi sorotan utama dalam karier politiknya. (AFP/Z-2)