15 Negara Bagian AS Gugat Pemerintahan Trump Terkait Vaksin Anak

SEBANYAK 15 negara bagian Amerika Serikat yang dipimpin Partai Demokrat resmi mengajukan gugatan hukum terhadap pemerintahan Presiden Donald Trump, Selasa (24/2). Gugatan ini merupakan respons atas kebijakan pengurangan jumlah rekomendasi vaksin anak yang dinilai mengabaikan sains dan mengancam kesehatan masyarakat.

Reformasi yang diumumkan pada Januari lalu oleh Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan (HHS) di bawah kepemimpinan Robert F. Kennedy Jr. (RFK Jr.) ini mengubah peta imunisasi nasional. AS kini tidak lagi merekomendasikan imunisasi universal bagi seluruh anak untuk beberapa penyakit, termasuk rotavirus, influenza, dan Covid-19.

Tujuh jenis vaksin tersebut kini hanya direkomendasikan bagi anak-anak yang memiliki risiko tinggi. Selain tiga vaksin tersebut, vaksin lain yang dicabut status rekomendasi universalnya meliputi hepatitis A, penyakit meningokokus, Respiratory Syncytial Virus (RSV), dan hepatitis B yang sangat menular.

Baca juga : Netanyahu Beri Tahu Trump 50 Menit sebelum Serangan Israel ke Doha

Mengabaikan Penelitian Puluhan Tahun

Langkah ini memicu reaksi keras dari para pejabat hukum negara bagian. Jaksa Agung California, Rob Bonta, yang memimpin gugatan ini bersama Jaksa Agung Arizona, menuduh RFK Jr. dan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) telah mengabaikan bukti medis.

"Sekretaris RFK Jr. dan CDC-nya mencemooh penelitian ilmiah selama puluhan tahun, mengabaikan pakar medis yang kredibel, dan mengancam akan membebani sumber daya negara bagian serta membuat anak-anak Amerika lebih sakit," ujar Bonta dalam konferensi pers.

Pemerintahan Trump membela kebijakan ini dengan alasan ingin menyelaraskan kebijakan vaksinasi AS dengan negara lain, seperti Denmark. Namun, para ahli kesehatan menilai perbandingan tersebut tidak relevan mengingat Denmark memiliki sistem perawatan kesehatan terpusat dengan jaminan akses universal, sangat berbeda dengan sistem di AS yang sebagian besar diprivatisasi.

Baca juga : Harvard Gelar Wisuda di Tengah Tekanan Politik Donald Trump

"Meniru jadwal vaksin Denmark tanpa meniru sistem perawatan kesehatan Denmark tidak memberikan lebih banyak pilihan bagi keluarga, itu hanya membiarkan anak-anak tidak terlindungi dari penyakit serius," tegas Jaksa Agung Arizona, Kris Mayes.

Politisasi Kesehatan Masyarakat

Isu vaksinasi kini menjadi komoditas politik yang panas. Gubernur California, Gavin Newsom, menyebut langkah pemerintah federal ini sebagai tindakan yang melanggar hukum dan ceroboh.

"California kembali ke pengadilan karena pemerintahan Trump melanggar hukum federal dan memaksakan jadwal vaksin anak yang ceroboh dan tidak ilmiah, yang membahayakan nyawa anak-anak," ungkap Newsom dalam sebuah pernyataan resmi.

Sejak Trump kembali menjabat 13 bulan lalu, skeptisisme terhadap vaksin memang dilaporkan meningkat di Amerika Serikat. Para pejabat kesehatan mengkhawatirkan penurunan tingkat vaksinasi akan memicu kembali wabah penyakit menular yang mematikan, seperti campak.

Selain California dan Arizona, negara bagian lain yang turut bergabung dalam gugatan ini antara lain Colorado, Michigan, New Jersey, dan Wisconsin. (AFP/Z-2)