Memo Departemen Kehakiman AS: Trump Punya Wewenang Konstitusional Tangkap Maduro

SEBUAH opini hukum rahasia dari Departemen Kehakiman Amerika Serikat menyatakan Presiden Donald Trump tidak dibatasi hukum domestik maupun internasional, saat menyetujui operasi militer untuk menangkap Presiden Venezuela, Nicolás Maduro.

Dokumen setebal 20-30 halaman yang disusun oleh Office of Legal Counsel (OLC) tersebut telah diserahkan kepada para anggota parlemen pada Selasa waktu setempat. Menurut sumber yang telah membaca memo itu, argumen utama dokumen ini berpusat pada otoritas konstitusional presiden sebagai Panglima Tertinggi (Commander-in-Chief).

Mengacu pada Doktrin Hukum 1989

Opini hukum ini dilaporkan dikembangkan berdasarkan memo tahun 1989 yang ditulis oleh William Barr, mantan Jaksa Agung di masa jabatan pertama Trump. Doktrin tersebut berargumen seorang presiden memiliki "otoritas konstitusional yang melekat" untuk memerintahkan penangkapan individu di luar negeri, bahkan jika tindakan tersebut melanggar hukum internasional.

Baca juga : Trump Bertemu Tokoh Oposisi Venezuela Maria Corina Machado di Gedung Putih

Memo terbaru ini melangkah lebih jauh dengan menetapkan Trump tidak dibatasi oleh undang-undang domestik, termasuk War Powers Act. Meski operasi tersebut dilakukan tanpa otorisasi Kongres.

Penangkapan Maduro Bukan Tindakan Perang?

Analisis dalam dokumen tersebut menilai bahwa skala, ruang lingkup, dan durasi operasi penangkapan Maduro tidak masuk dalam kategori "perang" menurut pengertian konstitusional. Oleh karena itu, persetujuan awal dari Kongres dianggap tidak diperlukan.

"Presiden Trump berkomitmen untuk menegakkan hukum Amerika Serikat, dan keberhasilan penyerahan Nicolas Maduro ke Amerika Serikat untuk mempertanggungjawabkan kejahatan seumur hidupnya adalah sah secara hukum," ujar seorang pejabat Gedung Putih kepada CNN.

Baca juga : Komite Nobel Larang Maria Corina Machado Berikan Penghargaannya ke Donald Trump

Pejabat tersebut menambahkan bahwa operasi ini merupakan upaya menyeluruh pemerintah untuk menangkap kepala organisasi teroris asing pengedar narkoba yang telah lama menjadi buronan keadilan Amerika. "Departemen Kehakiman secara rutin mengeksekusi surat perintah penangkapan federal di luar negeri," imbuhnya.

Debat Konstitusional di Capitol Hill

Meskipun pemerintah bersikeras bahwa penyerbuan tersebut adalah operasi penegakan hukum murni, anggota parlemen dari Partai Demokrat menolak argumen tersebut. Mereka berpendapat bahwa menggulingkan kepala negara yang sedang berkuasa dengan kekuatan militer merupakan tindakan perang yang nyata.

Di sisi lain, pejabat pemerintahan Trump membantah bahwa operasi ini bertujuan untuk pergantian rezim. Mereka beralasan bahwa struktur pemerintahan Venezuela tetap utuh dan kini dipimpin oleh wakil Maduro, Delcy Rodriguez.

Kontroversi ini memicu perdebatan luas mengenai batasan kekuasaan eksekutif presiden AS dalam melakukan operasi militer luar negeri dengan dalih penegakan hukum federal. (CNN/Z-2)