Menlu AS Klaim Penangkapan Maduro adalah Operasi Penegakan Hukum, bukan Invasi

MENTERI Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Marco Rubio, mengeluarkan pernyataan tegas guna membela legalitas operasi penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro. 

Rubio menegaskan bahwa tindakan yang berlangsung pada Sabtu (3/1) tersebut merupakan murni "operasi penegakan hukum" dan bukan sebuah invasi militer, sehingga tidak memerlukan otorisasi dari Kongres AS.

Pernyataan ini muncul di tengah hujan kritik dari sejumlah anggota legislatif yang mempertanyakan kewenangan Presiden Donald Trump dalam meluncurkan serangan di wilayah berdaulat negara lain tanpa persetujuan parlemen.

Baca juga : Venezuela Tahan 5 Warga AS di Tengah Tekanan Rezim Maduro

Dalih "Presisi dan Penegakan Hukum"

Dalam wawancaranya dengan NBC News, Rubio menekankan bahwa sifat operasi yang singkat dan tertarget menjadikannya pengecualian dalam prosedur perang formal. 

Ia menepis anggapan bahwa AS telah memulai pendudukan atau agresi militer terhadap Venezuela.

“Ini bukan tindakan yang memerlukan persetujuan Kongres. Bahkan, tidak mungkin memerlukan persetujuan Kongres karena ini bukan invasi dan bukan operasi militer berkepanjangan," ujar Rubio.

Baca juga : Menhan Venezuela Klaim Operasi AS untuk Tangkap Nicolas Maduro Tewaskan Mayoritas Paspampres

Menurutnya, operasi tersebut dirancang sedemikian rupa untuk meminimalkan durasi keterlibatan pasukan di lapangan. 

"Ini adalah operasi yang sangat presisi dan hanya berlangsung beberapa jam. Operasi ini juga sangat sensitif. Ini bukan serangan terhadap Venezuela, melainkan operasi penegakan hukum,” lanjutnya.

Konsekuensi di Lapangan

Meski Rubio menggunakan terminologi "penegakan hukum", fakta di lapangan menunjukkan skala kekuatan yang jauh melampaui operasi polisi biasa. 

Laporan mengenai keterlibatan unit elit Delta Force dan adanya ledakan di Caracas telah mengakibatkan sedikitnya 40 orang tewas, termasuk warga sipil.

Pemerintahan Trump bersikeras bahwa penangkapan Maduro adalah bentuk eksekusi atas dakwaan kriminal yang telah lama dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman AS. 

Maduro dan istrinya, Cilia Flores, dilaporkan telah dipindahkan ke New York untuk menghadapi persidangan.

Tantangan di Dewan Keamanan PBB

Justifikasi Rubio kini menghadapi ujian berat di panggung internasional. Venezuela, dengan dukungan Rusia, menolak mentah-mentah label "penegakan hukum" tersebut dan menyebutnya sebagai agresi militer ilegal yang melanggar Piagam PBB.

Dewan Keamanan PBB dijadwalkan bertemu pada hari ini, Senin (5/1), untuk menentukan apakah tindakan AS dapat diklasifikasikan sebagai operasi penegakan hukum lintas batas yang sah atau merupakan pelanggaran kedaulatan yang memerlukan sanksi internasional. 

Moskow sendiri telah menuntut pembebasan segera Maduro, memperingatkan bahwa preseden ini membahayakan stabilitas global. (Ant/Z-1)