Mesir Serukan Uni Afrika Tolak Pengakuan Israel atas Somaliland

MENTERI Luar Negeri Mesir Badr Abdelatty pada Senin (29/12) menyerukan diadakan sidang darurat Dewan Perdamaian dan Keamanan Uni Afrika untuk menolak pengakuan Israel terhadap Somaliland, wilayah yang memisahkan diri dari Somalia.

Dalam pertemuan tingkat menteri Dewan Perdamaian dan Keamanan Uni Afrika yang digelar secara virtual, Abdelatty menilai keputusan Israel tersebut sebagai pelanggaran nyata terhadap hukum internasional, Piagam PBB, dan Akta Konstitutif Uni Afrika.

Ia memperingatkan bahwa pengakuan Israel terhadap Somaliland dapat mengancam fondasi perdamaian dan keamanan, baik di kawasan maupun secara global, terutama wilayah Tanduk Afrika.

Baca juga : Ratusan Warga Somalia Gelar Aksi Kecam Israel Akui Somaliland Sebagai Negara 

Dilansir Anadolu, Selasa (30/12), Abdelatty menekankan urgensi menggelar pertemuan darurat Dewan Perdamaian dan Keamanan Uni Afrika untuk membahas perkembangan ini. Ia juga menegaskan kembali pentingnya persatuan dan keutuhan wilayah Somalia serta menolak langkah sepihak yang berpotensi mengganggu stabilitas regional dan internasional.

Sehari sebelumnya, Liga Arab juga menyerukan Dewan Keamanan PBB agar bersikap tegas terhadap pengakuan Israel atas Somaliland. Dalam pernyataan yang dikeluarkan usai pertemuan darurat di Kairo, organisasi pan-Arab itu menekankan hak Mogadishu untuk melakukan pembelaan diri yang sah terhadap wilayahnya.

Israel tercatat sebagai negara pertama yang mengakui Somaliland sebagai negara berdaulat pada Jumat lalu. Keputusan ini memicu kecaman dari Turki, sekutu dekat Somalia, serta sejumlah negara di Afrika dan Timur Tengah.

Baca juga : Pengakuan Israel Atas Somaliland bukan Hal Sepele, Dampaknya Terhadap Somalia dan Tanduk Afrika

Gelombang penolakan internasional pun semakin meluas dengan banyak negara menilai pengakuan tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional sekaligus ancaman terhadap stabilitas kawasan.

Pada Jumat, pemerintah Somalia kembali menegaskan komitmennya yang bersifat mutlak dan tidak dapat ditawar terhadap kedaulatan, persatuan nasional, serta keutuhan wilayah negara itu menyusul langkah Israel tersebut.

Somaliland, yang mendeklarasikan kemerdekaan dari Somalia pada 1991, hingga kini belum memperoleh pengakuan resmi dari komunitas internasional.

Meski berfungsi secara de facto sebagai entitas administratif, politik, dan keamanan yang terpisah, pemerintah pusat Somalia masih menghadapi kesulitan dalam menegakkan kendali penuh atas wilayah tersebut. 

Sementara itu, kepemimpinan Somaliland belum berhasil memperoleh legitimasi internasional atas klaim kemerdekaannya. (I-2)