Pengakuan Israel Atas Somaliland bukan Hal Sepele, Dampaknya Terhadap Somalia dan Tanduk Afrika

ISRAEL tercatat sebagai negara pertama yang secara resmi mengakui Somaliland sebagai negara merdeka. Keputusan Israel dinilai tergesa-gesa dan sarat risiko. Sejumlah analis menilai potensi keuntungan strategis bagi Israel jauh lebih kecil dibandingkan dampak negatif yang ditimbulkan.

Alih-alih memperkuat posisi Somaliland, pengakuan tersebut justru berpotensi memperdalam perpecahan internal, meningkatkan ketegangan regional dan tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap kepentingan keamanan Israel, termasuk dalam menghadapi ancaman Houthi. 

Langkah ini juga dinilai berisiko mengisolasi Israel secara diplomatik di tingkat regional maupun internasional.

Baca juga : Pengakuan Israel terhadap Somaliland Picu Kecaman Dunia Arab

Secara prinsip, Somaliland kerap dipandang layak mendapatkan pengakuan internasional. Wilayah ini relatif lebih stabil dan sejahtera dibandingkan kawasan lain di Somalia, sementara model negara pascakolonial di kawasan tersebut dinilai gagal menyediakan keamanan, lapangan kerja, dan legitimasi politik. Namun, pengakuan sepihak Israel justru dinilai meningkatkan kerentanan Somaliland tanpa memberikan keuntungan strategis yang jelas bagi Tel Aviv.

Pengakuan tersebut tidak secara nyata memajukan tujuan Israel, baik dalam melawan Houthi, membatasi pengaruh Turki di Tanduk Afrika, mengamankan jalur Laut Merah, mendorong Kesepakatan Abraham, maupun isu relokasi warga Palestina dari Gaza. Sebaliknya, langkah itu dinilai melemahkan Somaliland dan hanya memberi manfaat strategis yang terbatas atau bahkan nihil bagi Israel.

Sejumlah pengamat menilai keterlibatan Mossad dalam keputusan ini mencerminkan kesombongan institusional, arogansi strategis, serta pemahaman yang dangkal terhadap dinamika Tanduk Afrika. Kritik tersebut juga menyoroti kegagalan Mossad dalam mengantisipasi ancaman Houthi dan meremehkan situasi yang berkembang di Sudan.

Baca juga : Somalia Murka, Tuntut Israel Batalkan Pengakuan atas Somaliland

Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyampaikan apresiasi kepada Menteri Luar Negeri Gideon Sa’ar, Kepala Mossad David Barnea, dan lembaga intelijen tersebut atas peran mereka dalam memfasilitasi pengakuan terhadap Somaliland, sembari menyatakan harapan atas keberhasilan langkah tersebut. 

Namun, pengamat menilai bahwa keputusan ini juga dipengaruhi oleh keputusasaan Somaliland untuk mendapatkan pengakuan serta dinamika politik domestik Israel menjelang pemilu, meskipun keuntungan strategisnya masih dipertanyakan.

Dampak terhadap Somalia

Selama tiga dekade terakhir, Somaliland sering memosisikan diri sebagai pengecualian di Tanduk Afrika, yakni stabil, demokratis dan berfungsi sebagai entitas yang merdeka secara de facto. Namun, realitas di lapangan dinilai jauh lebih kompleks. Identitas klan memainkan peran dominan dalam politik, kepemilikan tanah dan representasi kekuasaan.

Klan Isaaq mendominasi pusat-pusat perkotaan utama seperti Hargeisa, Berbera dan Burao. Sementara itu, wilayah timur dan barat laut tetap menunjukkan loyalitas kepada pemerintah federal Somalia, sehingga menciptakan kawasan sengketa.

Di wilayah timur Somaliland, khususnya Sool dan Sanaag, klan Dhulbahante dan subklan Darod lainnya tetap setia kepada pemerintah federal Somalia. Ketegangan yang berlangsung lama di kawasan ini kerap memicu konflik bersenjata. 

Pada 14 April lalu, pemerintah Somalia secara resmi mengakui SSC-Khaatumo sebagai Negara Bagian Anggota Federal keenam, yang secara signifikan mengurangi wilayah yang diklaim Somaliland menjadi sekitar 45 persen dari bekas Somaliland Britania.

Di wilayah barat laut, klan Dir yang terkonsentrasi di Awdal dan Borama memiliki ikatan erat dengan Djibouti. Hubungan ini sering kali mendorong kepentingan politik dan sosial yang berseberangan dengan otoritas Hargeisa.

Pengakuan Israel diperkirakan akan memperburuk konflik di wilayah timur dan barat laut tersebut. Kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan pemerintah federal Somalia di Sool dan Sanaag berpotensi memanfaatkan kehadiran Israel untuk menggalang dukungan melawan Hargeisa, dengan Turki disebut-sebut dapat memberikan dukungan politik, militer, dan ekonomi.

Di barat laut, kelompok Issa yang mendapat dukungan Djibouti dan Tiongkok juga diperkirakan akan semakin menentang otoritas pusat Somaliland. 

Tiongkok secara terbuka menentang hubungan Somaliland dengan Taiwan, yang dianggap melanggar Prinsip Satu Tiongkok. Dinamika ini dinilai dapat meningkatkan sengketa teritorial dan melemahkan persatuan internal Somaliland.

Situasi tersebut juga dinilai memberi ruang propaganda bagi Al-Shabab. Kelompok ini dapat mengeksploitasi sentimen anti-Israel yang kuat di kalangan nasionalis dan Islamis Somalia, termasuk di dalam klan Isaaq, untuk memperluas perekrutan dan memperoleh legitimasi. Sentimen anti-Israel disebut sebagai salah satu narasi paling efektif bagi kelompok militan Islam.

Al-Shabab berpotensi membingkai pengakuan ini sebagai campur tangan Zionis dan pengkhianatan terhadap Palestina, sekaligus memperkuat hubungan dengan Houthi, Iran dan Eritrea, yang secara historis menentang fragmentasi Somalia dan campur tangan Uni Emirat Arab. 

Eritrea sebelumnya dilaporkan melatih dan mengerahkan sekitar 10.000 pasukan Somalia pada 2022, sebagian di antaranya kemudian membelot ke Al-Shabab.

Dari sisi strategis, pengakuan tersebut dinilai tidak menguntungkan Israel. Anggapan bahwa langkah ini dapat memperkuat posisi Israel terhadap Houthi dianggap keliru. Ancaman Houthi dinilai hanya dapat diatasi melalui kampanye darat oleh mitra dengan tentara nasional yang solid.

Pendirian pangkalan angkatan laut di Somaliland justru dinilai akan meningkatkan risiko serangan udara terhadap Israel.  Pengalaman kampanye udara Arab Saudi, Amerika Serikat, serta operasi pembunuhan terarah dan sanksi Israel sebelumnya menunjukkan hasil yang terbatas. 

Secara keseluruhan, pengakuan Israel terhadap Somaliland dinilai tidak menguntungkan kedua pihak. Langkah ini dianggap memperdalam perpecahan internal Somaliland, meningkatkan ketegangan regional, memperkuat propaganda kelompok ekstremis, serta mengisolasi Israel secara diplomatik tanpa memberikan manfaat strategis nyata di kawasan Laut Merah. (The Jerusalem Post/H-4)