Kebijakan Trump Soal Chevron Dinilai Menguntungkan Kroni Maduro

PARTAI Republik selama bertahun-tahun mengkritik pemerintahan Joe Biden karena mengizinkan Chevron mengekspor minyak dari Venezuela. 

Kebijakan itu dinilai membantu membiayai pemerintahan Presiden Nicolas Maduro, yang oleh para pengkritiknya disebut sebagai rezim totaliter dan korup.

Setelah kembali menjabat, Presiden Donald Trump menghentikan lalu mengubah ketentuan operasi Chevron di Venezuela. Ia beralasan perubahan tersebut bertujuan meminimalkan aliran dana perusahaan ke negara tersebut. 

Baca juga : Netanyahu Umumkan Kesepakatan Gas Rp548 Triliun dengan Mesir

Dalam skema baru, Chevron tidak lagi menyalurkan dolar langsung ke Venezuela, melainkan menyerahkan sebagian minyak hasil produksinya kepada pemerintah Venezuela, yang tetap menjadi pemilik ladang minyak.

Namun, data menunjukkan bahwa pengaturan tersebut justru menguntungkan seorang pengusaha yang telah dikenai sanksi oleh pemerintah AS karena hubungannya dengan keluarga Maduro.

Data internal perusahaan minyak negara Venezuela, PDVSA, memperlihatkan bahwa sebuah perusahaan perdagangan minyak yang terkait dengan pengusaha yang dikenai sanksi tersebut telah menjual seluruh minyak mentah yang diterima pemerintah Venezuela dari ladang minyak terbesar Chevron sejak pemerintahan Trump kembali mengizinkan ekspor minyak dari Venezuela pada musim panas ini.

Baca juga : Ngadu ke OPEC+, Maduro: AS Ganggu Minyak Venezuela

Sejak Juli, perusahaan perdagangan yang terhubung dengan pengusaha asal Panama, Ramon Carretero, disebut telah menjual minyak mentah senilai sekitar US$500 juta dari ladang minyak Petroboscan, berdasarkan data tersebut.

Pemerintahan Trump tampaknya menyadari potensi keuntungan besar bagi rezim Maduro dari pengaturan ini. Pada Selasa (16/12) malam, Trump mengumumkan penerapan blokade terhadap kapal tanker minyak yang telah dikenai sanksi dan bergerak masuk atau keluar dari Venezuela.

Kamis sebelumnya, Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi terhadap Carretero dengan tuduhan bekerja atas nama pemerintah Venezuela.

Pengusaha tersebut disebut telah terlibat dalam kontrak yang menguntungkan dengan rezim Maduro dan telah melakukan berbagai transaksi bisnis dengan keluarga Maduro-Flores, termasuk bermitra dalam beberapa perusahaan bersama, demikian pernyataan Departemen Keuangan, merujuk pada istri Presiden Maduro, Cilia Flores.

"Pemerintahan secara konsisten membantah adanya pendanaan yang digunakan rezim Maduro untuk menindas rakyat Venezuela," kata Anna Kelly, juru bicara Gedung Putih, dalam sebuah pernyataan.

Seorang juru bicara Departemen Keuangan mengatakan pihaknya memantau pelaksanaan program sanksi secara ketat dan menanggapi setiap dugaan pelanggaran dengan serius.

Gedung Putih dan Departemen Keuangan menyatakan tidak dapat memberikan komentar terkait lisensi tertentu. Sementara itu, Departemen Luar Negeri AS tidak menanggapi permintaan komentar.

Melalui perwakilan hukumnya, Carretero menolak memberikan pernyataan.

Chevron, dalam pernyataan tertulisnya, mengatakan bahwa operasinya di Venezuela terus berjalan sepenuhnya sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku untuk bisnisnya, serta kerangka sanksi yang ditetapkan oleh pemerintah AS.

Aktivitas perdagangan minyak Carretero menyoroti pendekatan yang saling bertentangan dalam kebijakan pemerintahan Trump terhadap Maduro, yang telah dilabeli sebagai teroris narkoba.

Di satu sisi, pemerintahan Trump berupaya memutus sumber pendanaan Maduro dan mengisolasi pemerintahannya, termasuk dengan menyita sebuah kapal tanker pekan lalu yang dikaitkan dengan Carretero. 

Di sisi lain, Gedung Putih tetap mengizinkan Chevron beroperasi di Venezuela untuk mempertahankan kehadiran AS di negara dengan cadangan sumber daya alam besar, menurut sumber yang dekat dengan pemerintahan.

Kondisi ini menempatkan Chevron pada posisi harus mematuhi tuntutan hukum Washington sekaligus ketentuan yang berlaku di Caracas.

Chevron memproduksi sekitar 240.000 barel minyak per hari di Venezuela, lebih dari seperlima total produksi nasional, dan menjadi salah satu pilar utama perekonomian negara tersebut. 

Tahun lalu, berdasarkan kesepakatan dengan pemerintahan Biden, Chevron menyalurkan hampir US$2,4 miliar ke perekonomian Venezuela, setara dengan sekitar sepertiga pasokan mata uang keras legal negara itu.

Industri minyak Venezuela berada di bawah sanksi AS sejak 2019, ketika Trump pada masa jabatan pertamanya melarang entitas AS bekerja sama dengan PDVSA dalam upaya menekan Maduro agar mundur dari kekuasaan. Untuk beroperasi di Venezuela, perusahaan Barat wajib memperoleh lisensi khusus dari Departemen Keuangan AS.

Terlepas dari kritik Partai Republik dan oposisi Venezuela, lisensi yang diberikan pemerintahan Biden kepada Chevron pada 2022 dirancang agar dana hasil minyak mengalir di luar kendali langsung pemerintah Venezuela.

Dalam skema tersebut, Chevron menjual minyak Venezuela ke Amerika Serikat dan menyetorkan kewajiban pembayaran kepada pemerintah Venezuela dalam bentuk dolar ke bank-bank swasta tertentu. 

Bank-bank itu kemudian menyalurkan dolar kepada pelaku usaha untuk impor dan investasi, yang turut mendorong pemulihan ekonomi terbatas Venezuela.

Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk menguntungkan perusahaan AS, memperbaiki kondisi hidup warga Venezuela, serta mengurangi ketergantungan ekonomi negara itu pada Tiongkok dengan menyediakan jalur legal ekspor minyak ke AS melalui Chevron. Hal itu disampaikan pejabat AS saat ini dan sebelumnya.

Namun, setelah kembali menjabat pada Januari, Trump mencabut lisensi Chevron dan menyebut kesepakatan itu sebagai konsesi kepada Maduro oleh Joe Biden yang Curang. Ia memerintahkan Chevron untuk mulai menghentikan operasinya di Venezuela.

"Minyak mungkin satu-satunya yang tersisa di bawah rezim ini," kata Donald Trump Jr dalam sebuah podcast bersama tokoh oposisi Venezuela, Maria Corina Machado, pada Februari. 

"Dan kroni-kroni Maduro menguasainya, mereka mengambil keuntungan darinya, mereka mengambil keuntungan darinya," sebutnya.

"Semoga ini adalah sesuatu yang akan menyingkirkannya dari kekuasaan," tambah Trump Jr merujuk pada Maduro.

Machado, yang disebut sebagai penerima Hadiah Nobel Perdamaian tahun ini, menyatakan dukungannya terhadap pencabutan lisensi tersebut. 

"Maduro harus memahami bahwa Presiden Trump serius," ujarnya.

Penghentian operasi Chevron ternyata berlangsung singkat. Setelah lobi intensif, termasuk percakapan antara Trump dan CEO Chevron Mike Wirth, Departemen Keuangan AS pada Juli menerbitkan lisensi baru bagi perusahaan tersebut, menurut pejabat AS dan Venezuela serta pelaku industri minyak.

Dalam lisensi baru yang belum dipublikasikan itu, Chevron tidak lagi membayar royalti melalui bank swasta, melainkan menyerahkan bagian minyaknya langsung kepada PDVSA sebagai pembayaran dalam bentuk barang.

Sejumlah anggota Partai Republik berpendapat perubahan tersebut tidak akan menguntungkan Maduro, meskipun negara kini menerima sebagian produksi Chevron secara langsung.

"Tidak peduli apa pun yang dikatakan rezim Maduro, mereka tidak akan menerima keuntungan apa pun," tulis anggota DPR AS dari Partai Republik, Mario Diaz-Balart di platform X. 

"Tidak ada teman yang lebih baik bagi perjuangan kebebasan rakyat Venezuela selain Presiden Trump," ucapnya.

Namun, kritik datang dari pihak lain. 

"Hasil ini sudah jelas sejak awal," kata Debbie Mucarsel-Powell, mantan anggota DPR dari Partai Demokrat. 

"PDVSA adalah tulang punggung keuangan rezim Venezuela. Kesepakatan apa pun yang melalui PDVSA, tanpa syarat demokratis yang ketat dan dapat ditegakkan, pada gilirannya akan memperkuat rezim tersebut," lanjutnya.

Data PDVSA menunjukkan bahwa penerima manfaat keuangan langsung utama dari lisensi Chevron saat ini adalah perusahaan perdagangan yang dikendalikan Carretero.

Perusahaan Shineful Energy tercatat memenangkan seluruh kontrak ekspor bagian minyak mentah PDVSA dari Petroboscan sejak Juli, dengan total hampir 11 juta barel. Minyak tersebut dimiliki dan dipasarkan oleh PDVSA, sementara Chevron tidak terlibat dalam proses penjualannya.

Menurut sumber industri minyak Venezuela, Shineful hampir seluruhnya mengekspor minyak tersebut ke Tiongkok melalui transaksi kompleks yang melibatkan mata uang kripto. 

Aliran pendapatan dari transaksi itu dinilai tidak transparan dan tidak mengalir langsung ke perekonomian formal Venezuela. 

Data ekonomi menunjukkan bahwa masuknya devisa ke ekonomi formal justru menurun tahun ini, meski ekspor minyak meningkat.

Sebaliknya, berdasarkan kesepakatan di era Biden, Chevron mengekspor seluruh minyak yang diproduksinya di Venezuela langsung ke Amerika Serikat melalui unit perdagangannya sendiri.

Data pengiriman menunjukkan Chevron tetap mengekspor bagian minyaknya setelah pemerintahan Trump menyita sebuah kapal tanker bernama Skipper yang sedang menuju Asia. 

Kapal tersebut diketahui membawa minyak milik perusahaan lain yang juga dikaitkan dengan Carretero. (NYTimes/Fer/I-1)