Konflik Thailand-Kamboja: Bangkok Perketat Blokade Pasokan Bahan Bakar dan Persenjataan di Perbatasan

DEWAN Keamanan Nasional (NSC) Thailand mengambil langkah tegas, Selasa (16/12), dengan memutuskan untuk memberlakukan blokade terhadap semua pengiriman bahan bakar dan perlengkapan terkait perang yang ditujukan ke Kamboja. Keputusan ini diambil di tengah berlanjutnya konflik perbatasan kedua negara, meskipun intensitas penembakan dari pihak Kamboja dilaporkan telah menurun.

Sekretaris Jenderal NSC, Chatchai Bangchuat, mengumumkan bahwa Pusat Komando Penegakan Maritim Thailand akan mengoordinasikan blokade pasokan melalui laut dengan organisasi terkait. Langkah ini menandai eskalasi nonmiliter dalam upaya menekan Kamboja.

Pusat Komando tersebut akan mengeluarkan peringatan kepada kapal-kapal Thailand yang berlayar menuju wilayah berisiko terkait konflik. Departemen Kelautan akan bertanggung jawab penuh untuk memeriksa kapal, khususnya yang berbendera Thailand, yang dicurigai membawa bahan bakar dan persenjataan ke Kamboja.

Baca juga : Memanas, Ini Perbandingan Kemampuan Militer Kamboja dan Thailand

Kementerian Pertahanan Thailand saat ini tengah menyusun daftar rinci pasokan terkait perang yang akan dikenakan pembatasan ketat.

Meskipun demikian, Angkatan Laut Kerajaan Thailand sebelumnya memastikan bahwa langkah-langkah ini tidak akan setegas blokade penuh (full blockade) dan tidak akan memengaruhi kapal-kapal dari negara lain.

Sebelumnya, militer Thailand juga telah menangguhkan ekspor darat untuk semua produk bahan bakar dan peralatan militer ke Laos melalui penyeberangan perbatasan Chong Mek di Ubon Ratchathani. Penangguhan ini dilakukan menyusul laporan intelijen yang mengindikasikan adanya pengalihan bahan bakar dan senjata ke Kamboja.

Baca juga : Hampir Seribu Sekolah di Perbatasan Thailand-Kamboja Ditutup, Ujian Masuk Universitas Ditunda

Pertempuran Berlanjut

Di garis depan, Kementerian Pertahanan melaporkan bahwa Kamboja masih melanjutkan serangan pada Selasa (16/12) pagi. Sementara itu, pasukan Thailand telah berhasil mengamankan kendali atas empat dari 19 posisi yang diperebutkan di sepanjang perbatasan.

Wakil Juru Bicara Angkatan Darat Kerajaan Thailand, Kolonel Richa Suksuvanont, mencatat adanya penurunan penembakan dari Kamboja. Penurunan ini diduga kuat karena keberhasilan pasukan Thailand menghancurkan sejumlah besar gudang senjata, artileri, logistik, dan pos komando militer Kamboja.

“Namun, perlawanan sengit masih terjadi di daerah-daerah yang telah diamankan oleh angkatan bersenjata (Thailand),” tegas Kolonel Richa.

Diplomasi Digencarkan?

Sementara operasi militer terus berlanjut, juru bicara angkatan udara AM Jackkrit Thammavichai menekankan bahwa upaya diplomasi juga terus digencarkan. Tujuannya adalah untuk mendesak Kamboja agar menghentikan serangan terhadap warga sipil Thailand dan kembali ke meja negosiasi.

Menteri Pertahanan, Jenderal Nattaphon Narkphanit, meyakini bahwa situasi di sepanjang perbatasan saat ini berkembang sesuai rencana strategis angkatan bersenjata.

Krisis perbatasan ini juga menimbulkan masalah kemanusiaan. Kementerian Luar Negeri Thailand mencatat sekitar 6.000 warga Thailand masih terdampar di Poipet menyusul penutupan penyeberangan perbatasan menuju Provinsi Sa Kaeo. Selain itu, 669 warga Thailand telah mendaftar di kedutaan di Phnom Penh untuk diatur kepulangannya ke Thailand.

Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri Kamboja telah merilis angka terbaru mengenai dampak serangan Thailand. Kementerian menyatakan jumlah total warga sipil Kamboja yang tewas mencapai 15 orang, dan jumlah korban luka mencapai 75 orang.

Di Provinsi Preah Vihear, Oddar Meanchey, Banteay Meanchey, Battambang, Pursat, Koh Kong, dan Siem Reap, terdapat total 127.168 keluarga pengungsi (bertambah 660 keluarga), setara dengan 423.715 orang (bertambah 1.017 orang). Di antara mereka terdapat sekitar 218.000 perempuan dan sekitar 130.000 anak.

Data tersebut disampaikan dalam sebuah pernyataan berjudul Tentang Dampak pada Wilayah Sipil dan Perlindungan Warga Sipil yang Mengungsi Akibat Perang Agresi Teritorial oleh Pemerintah Bangkok dan Militer Thailand dari pukul 07.00 hingga 13.00 pada tanggal 16 Desember 2025. (Bangkok Post/Khmer Times/B-3)