Trump akan Tanda Tangani RUU untuk Akhiri Penutupan Pemerintahan Terpanjang dalam Sejarah AS

KONGRES Amerika Serikat akhirnya sepakat mengakhiri penutupan pemerintahan (goverment shutdown) federal terpanjang dalam sejarah. Setelah disetujui oleh Senat, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga meloloskan Rancangan Undang-Undang (RUU) pendanaan sementara yang akan membuka kembali layanan pemerintah setelah 43 hari berhenti beroperasi.

RUU tersebut disetujui pada Rabu malam waktu setempat dengan hasil pemungutan suara 222 berbanding 209. Hampir seluruh anggota Partai Republik mendukung, disertai sebagian kecil anggota Demokrat. Kesepakatan ini menandai berakhirnya kebuntuan politik selama enam minggu yang berakar pada perdebatan mengenai program Obamacare, yang sejak lama ditentang oleh Partai Republik.

RUU ini akan membuka kembali pemerintahan hingga 30 Januari mendatang, menciptakan “tebing pendanaan” baru yang menuntut Kongres untuk menyepakati anggaran jangka panjang sebelum tenggat berikutnya. Meski demikian, beberapa lembaga penting yang terdampak selama penutupan kali ini akan mendapatkan pendanaan penuh hingga akhir tahun fiskal 2026, sehingga terhindar dari potensi konflik politik di masa depan.

Baca juga : Mahkamah Agung AS Perpanjang Izin Sementara Pemotongan Bantuan Pangan

Oval Office

Gedung Putih mengonfirmasi Presiden Donald Trump akan menandatangani RUU tersebut secara langsung di hadapan media dari Oval Office pada pukul 9.45 malam waktu setempat. Awalnya, Trump dijadwalkan menggelar makan malam tertutup bersama beberapa wartawan pada pukul 7.30 malam, namun acara itu dibatalkan dan diganti dengan seremoni penandatanganan terbuka.

Perubahan jadwal itu muncul setelah juru bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, memberi isyarat dalam konferensi pers. Leavitt mengatakan wartawan mungkin akan melihat presiden “nanti malam” ketika menandatangani RUU tersebut.

Penandatanganan ini akan menandai berakhirnya penutupan pemerintahan terpanjang dalam sejarah Amerika Serikat. Sebuah krisis politik yang menyebabkan jutaan pegawai federal dirumahkan tanpa bayaran dan menunda berbagai layanan publik penting selama lebih dari enam minggu. (CNN/Z-2)