Mahkamah Agung AS Perpanjang Izin Sementara Pemotongan Bantuan Pangan

MAHKAMAH Agung Amerika Serikat, Selasa (11/11), memperpanjang perintah sementara yang mengizinkan pemerintahan Donald Trump menunda pembayaran penuh bantuan pangan federal bulan November. Langkah ini tampaknya diambil untuk memberi waktu tambahan hingga Kongres menyetujui kesepakatan pembukaan kembali pemerintahan federal yang saat ini masih ditutup sebagian.

Kasus darurat yang bergerak cepat di Mahkamah Agung ini berkaitan dengan program Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP), bantuan pangan yang menopang lebih dari 40 juta warga Amerika. Selain di tingkat Mahkamah Agung, sejumlah gugatan terkait juga tengah berlangsung di pengadilan yang lebih rendah. Namun, apabila penutupan pemerintahan (goverment shutdown) benar-benar berakhir dalam beberapa hari ke depan, seluruh proses hukum itu kemungkinan besar akan dianggap gugur secara otomatis (moot).

Sementara itu, hingga Kongres mengambil keputusan, perintah administratif (administrative stay) yang sebelumnya dikeluarkan Hakim Ketanji Brown Jackson pada Jumat lalu akan tetap berlaku. Perintah ini menangguhkan keputusan pengadilan yang sebelumnya memerintahkan pemerintah untuk menyalurkan bantuan pangan federal secara penuh kepada penerima manfaat.

Dalam keputusan singkat yang diumumkan Selasa, Mahkamah Agung menyatakan masa berlaku perintah administratif tersebut diperpanjang hingga Kamis malam. Hakim Ketanji Brown Jackson menyatakan dissent (ketidaksetujuannya) terhadap perpanjangan itu, meskipun rincian alasan ketidaksetujuannya tidak dijelaskan dalam pernyataan singkat pengadilan.

Keputusan ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung memilih bersikap hati-hati. Lembaga tersebut memutuskan untuk menunggu tindakan Kongres sebelum menetapkan keputusan akhir atas sengketa hukum terkait bantuan pangan selama penutupan pemerintahan federal yang masih berlangsung.(CNN/Z-2)