Pemerintah AS Hentikan Operasional akibat Sengketa Dana Kesehatan

PEMERINTAH Amerika Serikat (AS) mulai menghentikan sebagian besar operasionalnya, kemarin, setelah Presiden Donald Trump dan anggota Kongres gagal menyepakati rancangan anggaran akibat sengketa pendanaan layanan kesehatan yang didorong Partai Demokrat.

Penutupan ini langsung memicu saling tuding antara Partai Republik dan Partai Demokrat. Sementara itu, ratusan ribu pegawai federal serta jutaan warga yang bergantung pada pelayanan publik menghadapi ketidakpastian.

Penutupan sebagian pemerintahan federal tersebut menghentikan sejumlah fungsi lembaga dan departemen di tengah polarisasi politik yang semakin tajam di Washington. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran akan lamanya penundaan operasional serta dampaknya terhadap ekonomi dan stabilitas sosial.

Baca juga : ​ Berkas Penyelidikan Terhadap Biden Terkait Dokumen Rahasia telah Rampung

Trump bahkan menyatakan siap memanfaatkan penutupan ini untuk menekan oposisi. "Jadi, kami akan memberhentikan banyak orang yang akan sangat terdampak. Mereka Demokrat dan akan tetap menjadi Demokrat," katanya kepada wartawan dikutip AFP, Rabu (1/10). "Banyak hal baik yang bisa dihasilkan dari penutupan kegiatan," tambahnya.

Sejumlah kedutaan besar AS mengumumkan melalui platform X bahwa akun mereka hanya akan digunakan untuk menyampaikan informasi keselamatan dan keamanan yang mendesak. Badan antariksa NASA pun menampilkan pemberitahuan tutup karena kekurangan dana pemerintah.

Penutupan dimulai pukul 00.01 dini hari setelah upaya terakhir di Senat untuk mengesahkan resolusi pendanaan sementara gagal mencapai kesepakatan. "Trump dan Partai Republik kini telah menutup pemerintah federal karena mereka tidak ingin melindungi layanan kesehatan rakyat Amerika," kata pimpinan Demokrat, Chuck Schumer dan Hakeem Jeffries, dalam pernyataan bersama.

Baca juga : Hamas Ingin Ubah Sejumlah Usulan Trump yang Layani Israel

Mereka menegaskan kesiapan untuk menempuh jalur bipartisan guna menghidupkan kembali pemerintahan, tetapi menyebut diperlukan mitra yang kredibel.

Layanan penting seperti militer, pos, dan program kesejahteraan sosial seperti Jaminan Sosial tetap berlangsung. Namun, menurut Kantor Anggaran Kongres, sekitar 750.000 pekerja federal dapat dirumahkan tanpa menerima gaji hingga penutupan berakhir.

Ini merupakan penutupan pertama sejak kebuntuan selama 35 hari pada periode pertama Trump. Hal tersebut tercatat sebagai penutupan terpanjang dalam sejarah AS.

Pertemuan mendadak di Gedung Putih pada Senin sebelumnya juga gagal menghasilkan terobosan, meski tenggat waktu semakin dekat.

Ancaman Trump untuk melakukan PHK permanen memperdalam kekhawatiran para pegawai pemerintah, apalagi setelah gelombang pemutusan kerja massal yang dilakukan Departemen Efisiensi Pemerintahan milik Elon Musk awal tahun ini. "Berapa lama Chuck Schumer akan membiarkan penderitaan ini berlanjut demi alasan egoisnya sendiri?" tulis Ketua DPR dari Partai Republik, Mike Johnson di X.

"Para ibu dan anak-anak kini kehilangan nutrisi WIC. Para veteran kehilangan program perawatan kesehatan dan pencegahan bunuh diri. FEMA mengalami kekurangan dana selama musim badai. Tentara dan agen TSA tidak dibayar," ujarnya akibat penutupan tersebut.

Sementara mantan calon presiden dari Partai Demokrat, Kamala Harris menegaskan bahwa tanggung jawab penuh ada pada pemerintah yang saat ini dikendalikan Partai Republik. "Ini penutupan pemerintah mereka," pungkasnya. (I-2)