Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Amerika Serikat terancam menghentikan sebagian operasionalnya mulai Rabu (1/10) dini hari waktu setempat. Hal itu jika Partai Republik yang dipimpin Presiden Donald Trump gagal mencapai kesepakatan dengan Partai Demokrat terkait rancangan undang-undang (RUU) belanja negara.
Situasi ini menandai ketegangan politik terbaru di Washington. Meski perdebatan anggaran bukan hal baru, kali ini tensinya lebih tinggi. Selama sembilan bulan terakhir, Trump gencar memangkas anggaran dan memperkecil struktur pemerintahan federal, sehingga ancaman shutdown bisa mempercepat kebijakan pengurangan masif ini.
Penyebab utama adalah kebuntuan antara Republik dan Demokrat dalam menyepakati anggaran jangka pendek untuk menjaga layanan pemerintahan tetap berjalan. Meski Republik menguasai dua kamar Kongres, mereka tidak memiliki cukup 60 suara di Senat untuk meloloskan rancangan tersebut tanpa dukungan Demokrat.
Demokrat menolak rancangan anggaran versi Republik yang dianggap memperberat akses warga terhadap layanan kesehatan. Mereka menuntut perpanjangan subsidi asuransi kesehatan, pembatalan pemangkasan dana Medicaid, serta penolakan terhadap pengurangan anggaran untuk lembaga kesehatan seperti CDC dan NIH.
Kemungkinan besar ya. Hingga saat ini, kubu Trump enggan memberi konsesi besar. Pihak Republik tampak yakin publik akan menyalahkan Demokrat jika pemerintah berhenti beroperasi, sebagaimana pernah terjadi di masa lalu.
Namun, Demokrat merasa isu subsidi kesehatan merupakan perjuangan populer di mata masyarakat. Tekanan dari basis pendukung mereka juga mendorong partai ini untuk bersikap lebih keras setelah dianggap terlalu lunak dalam perundingan anggaran sebelumnya.
Tidak semua layanan akan berhenti. Layanan penting seperti perlindungan perbatasan, rumah sakit, pengendalian lalu lintas udara, serta kepolisian akan tetap berjalan. Program jaminan sosial dan Medicare juga masih menyalurkan dana, meski layanan tambahan seperti verifikasi penerima manfaat bisa tertunda.
Sebaliknya, sejumlah layanan publik berpotensi terganggu, termasuk program bantuan pangan, pinjaman mahasiswa, inspeksi makanan, hingga operasional taman nasional. Ribuan pegawai federal non-esensial berisiko dirumahkan tanpa bayaran sementara, yang bisa memicu keterlambatan layanan dan dampak ekonomi sekunder.
Shutdown bukan hal asing di Amerika. Pada masa pemerintahan Trump sebelumnya, ada tiga shutdown, termasuk yang terlama sepanjang sejarah selama 36 hari pada 2018-2019 akibat perdebatan pendanaan tembok perbatasan Meksiko. Bahkan Presiden Ronald Reagan pernah delapan kali menghadapi shutdown pada era 1980-an, meski semuanya singkat.
Berbeda dengan banyak negara lain, sistem politik AS memungkinkan kebuntuan anggaran memicu penghentian layanan publik, karena rancangan belanja harus disetujui lintas cabang pemerintahan sebelum menjadi undang-undang.
Kini, dengan tenggat waktu semakin dekat, semua mata tertuju pada Capitol Hill dan Gedung Putih. Apakah kompromi akan tercapai, atau rakyat AS kembali harus menghadapi dampak pahit dari kebuntuan politik? (BBC/Z-2)
PRESIDEN Donald Trump memperjelas selama berbulan-bulan bahkan mungkin bertahun-tahun bahwa ia termotivasi secara unik oleh keinginan untuk memenangkan Hadiah Nobel Perdamaian.
Sambil memuji Denmark dan para pemimpinnya, Trump mengatakan, bahwa Denmark adalah negara yang luar biasa dan saya tahu para pemimpinnya juga baik
Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara terbuka mengungkap alasan di balik sikap agresifnya terhadap Greenland.
Dalam konferensi pers usai menghadiri kompetisi olahraga perguruan tinggi di Miami, Florida, Senin, Trump pada awalnya berupaya menepis pernyataan yang disebut berasal dari Macron tersebut.
IHSG ditutup menguat ke posisi 9.134,70 pada Selasa (20/1). Simak analisis dampak ketegangan dagang AS-Eropa dan keputusan BI Rate
Perdana Menteri Store menegaskan bahwa pemerintah Norwegia tidak memiliki kewenangan dalam penentuan penerima Hadiah Nobel Perdamaian.
SBY menyatakan bahwa kendali kepemimpinan Partai Demokrat sepenuhnya berada di tangan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Partai Demokrat yang sebelumnya sempat menolak usulan Pilkada tak langsung kini mengubah haluan dan setuju atas hal tersebut.
Langkah Partai Demokrat yang memberikan sinyal dukungan terhadap wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD kini disoroti.
SIKAP Partai Demokrat yang menyatakan mendukung wacana Presiden Prabowo Subianto soal pilkada lewat DPRD menuai sorotan.
Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya selidiki laporan Partai Demokrat terkait hoaks yang menyeret SBY. Empat akun medsos dipolisikan atas fitnah korupsi dan status tersangka.
PARTAI Demokrat memberikan sinyal kuat untuk mendukung perubahan sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) di masa mendatang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved