Dewan Perwakilan Rakyat AS Setujui Kesepakatan Anggaran untuk Mencegah Penutupan Pemerintah

DEWAN Perwakilan Rakyat yang dikendalikan Partai Republik memberikan suara untuk menyetujui kesepakatan anggaran, untuk mencegah terjadinya penutupan pemerintah federal Amerika Serikat (AS) yang pertama sejak 2019.

Kesepakatan ini, yang disetujui dengan suara 366-34 hanya enam jam sebelum batas waktu tengah malam, masih harus disetujui Senat yang dikendalikan Partai Demokrat sebelum bisa disahkan menjadi undang-undang Presiden Joe Biden.

Anggota legislatif sebelumnya minggu ini berhasil merundingkan kesepakatan untuk membiayai lembaga pemerintah. Namun kesepakatan itu gagal setelah Presiden terpilih Donald Trump dan miliarder teknologi Elon Musk mendesak Partai Republik untuk menolaknya.

Baca juga : Elon Musk Disebut Sebabkan Krisis Pendanaan Pemerintah AS

Pemungutan suara ini adalah upaya ketiga minggu ini untuk mencapai kesepakatan di Dewan Perwakilan setelah langkah pendanaan kedua gagal pada Kamis.

"American Relief Act, 2025" yang terdiri dari 118 halaman yang disetujui di Dewan Perwakilan pada Jumat menghapus ketentuan batas utang yang diminta Trump, yang menjadi titik perselisihan bagi Partai Demokrat dan beberapa anggota Partai Republik yang menginginkan penghematan anggaran dalam draf undang-undang sebelumnya.

Kesepakatan ini juga menghapus langkah-langkah yang diminta Partai Demokrat dalam versi pertama undang-undang tersebut, termasuk kenaikan gaji pertama untuk anggota legislatif sejak 2009, dana federal untuk membangun kembali jembatan yang runtuh di Baltimore, reformasi perawatan kesehatan, dan ketentuan yang bertujuan mencegah hotel dan tempat acara langsung dari iklan yang menipu.

Baca juga : Donald Trump Mengalami Kemunduran Setelah Rancangan Undang-Undang Pengeluaran Ditolak di Kongres

Sebanyak 34 anggota Partai Republik memberikan suara menentang undang-undang pendanaan jangka pendek ini, sementara seluruh anggota Partai Demokrat yang hadir memberikan dukungan.

Trump belum memberikan komentar mengenai pemungutan suara tersebut. Sebuah pernyataan yang dikeluarkan Gedung Putih atas nama Biden memuji kesepakatan ini.

Sebelum pemungutan suara, Partai Demokrat mengkritik keterlibatan Musk dalam proses ini, yang mereka sebut sebagai miliarder yang tidak terpilih.

Baca juga : Trump Pilih Gaetz sebagai Jaksa Agung, Partai Republik Terkejut

Musk, yang diberi tugas oleh Trump untuk mengurangi pengeluaran pemerintah dalam pemerintahan mendatang, telah melobi keras menentang undang-undang sebelumnya.

Selama debat di lantai, Partai Republik mengatakan mereka menantikan "era baru" ketika Trump menjabat dan Partai Republik menguasai kedua majelis Kongres pada bulan depan.

Pertikaian anggaran ini membuat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Partai Republik, Mike Johnson, menjadi sasaran kritik dari anggota partainya sendiri atas penanganannya terhadap proses ini.

Baca juga : Elon Musk Tuding Partai Demokrat Aktif Dorong Upaya Pembunuhan Donald Trump

“Kami bersyukur semua orang bersatu untuk melakukan hal yang benar dan setelah berhasil menyelesaikan ini sebagai urusan terakhir tahun ini, kami siap untuk memulai awal yang besar dan penting pada Januari,” kata Johnson kepada wartawan setelah pemungutan suara hari Jumat.

Dia juga mengatakan sering berbicara dengan Trump dan Musk selama negosiasi. Pernyataan Johnson datang tak lama setelah Musk memuji kerja Johnson dalam anggaran tersebut di platform media sosial X, yang dimiliki oleh Musk.

“Ketua Dewan melakukan pekerjaan yang baik di sini, mengingat situasi yang ada,” tulisnya. “Dari undang-undang yang beratnya pound menjadi undang-undang yang beratnya ons.”

Perdebatan anggaran yang dramatis ini menjadi gambaran dari pertempuran legislatif yang tegang yang mungkin terjadi tahun depan, setelah Trump kembali ke Gedung Putih.

Pihak berwenang telah memperingatkan bahwa jika tidak ada kesepakatan pendanaan menjelang musim liburan, jutaan pegawai federal akan tidak dibayar jika pemerintah shut down.

Akan ada banyak cara lain di mana penutupan ini akan memengaruhi rakyat Amerika—termasuk membatasi bantuan bagi petani yang bergantung pada bantuan dan orang-orang yang pulih dari bencana alam.

Penutupan pemerintah terakhir kali terjadi pada masa jabatan pertama Trump pada tahun 2019 setelah Dewan Perwakilan Rakyat yang dikendalikan oleh Partai Republik gagal mencapai kesepakatan mengenai undang-undang pengeluaran baru.

Penutupan tersebut berlangsung selama 35 hari dan menjadi yang terpanjang dalam sejarah AS. (BBC/Z-3)