Rencana Pembangunan Kedutaan Besar Tiongkok di London Bisa Langgar Hukum

SALAH satu pengacara perencanaan terkemuka di Inggris, Lord Banner KC, menyatakan rencana pembangunan kedutaan besar baru Tiongkok di Royal Mint Court, dekat Tower of London, berpotensi “unlawful” atau melanggar hukum.

Pendapat hukum ini diserahkan ke pemerintah bertepatan dengan batas akhir pengajuan keberatan publik. Warga yang tinggal di kompleks Royal Mint menugaskan penyusunan dokumen ini karena khawatir keberadaan kedutaan akan memaksa mereka meninggalkan rumah.

Tiongkok berencana mengubah Royal Mint Court menjadi kedutaan terbesar di Eropa. Namun, proposal itu menuai kontroversi setelah sebagian dokumen permohonan bangunan “digradasi” alias disensor, sehingga penggunaan beberapa ruangan tidak jelas. Hal ini memicu kekhawatiran, terutama dari aktivis prodemokrasi Hong Kong dan warga diaspora Tiongkok di Inggris, yang khawatir ruang-ruang itu bisa digunakan untuk menahan atau menginterogasi oposisi Beijing.

Baca juga : PM Inggris Keir Starmer Kecam Serangan Israel ke Qatar, Akan Bahas dengan Presiden Herzog

Lord Banner menekankan izin pembangunan tidak bisa diberikan berdasarkan dokumen yang dirahasiakan sebagian. Menurutnya, penggunaan ruangan yang tidak dijelaskan dapat berdampak pada aspek keselamatan, termasuk potensi risiko struktural dan kebakaran. Ia juga mengingatkan bahwa pemerintah Tiongkok akan menikmati kekebalan diplomatik penuh berdasarkan Konvensi Wina, sehingga Inggris tidak punya kendali hukum atas aktivitas di dalam gedung tersebut.

Selain soal transparansi, aspek keamanan publik juga menjadi sorotan. Rencana Tiongkok untuk membiarkan sebagian area situs tetap terbuka bagi publik ditolak Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Dalam Negeri Inggris. Mereka menilai area terbuka itu bisa dimanfaatkan demonstran atau menimbulkan risiko darurat, sementara polisi tidak bisa masuk karena status kekebalan diplomatik.

Tiongkok menawarkan kompromi dengan janji akan mengizinkan akses darurat bagi polisi atau layanan medis. Namun Lord Banner menyebut janji itu “tidak bermakna secara hukum” karena bisa dibatalkan kapan saja.

Baca juga : Inggris Pertimbangkan Hentikan Pemusnahan Luwak, Fokus pada Vaksinasi untuk Atasi bTB

Keputusan akhir ada di tangan Menteri Perumahan Steve Reed, yang menggantikan Angela Rayner setelah ia mundur mendadak. Pemerintah dijadwalkan memberi keputusan paling lambat 21 Oktober.

Asosiasi Warga Royal Mint menyebut pendapat Lord Banner memperkuat alasan bahwa rencana pembangunan kedutaan harus ditolak. Mereka memperingatkan, jika pemerintah tetap menyetujuinya, kasus ini bisa berakhir pada gugatan hukum.

Selain isu hukum dan keamanan, politisi oposisi juga menyoroti risiko spionase, termasuk kemungkinan Tiongkok menyadap kabel serat optik penting di kawasan finansial London.

Sementara itu, Kedutaan Besar Tiongkok di London sebelumnya menegaskan pembangunan kantor baru bertujuan mempererat hubungan bilateral serta memfasilitasi kerja sama yang saling menguntungkan antara Beijing dan London. (BBC/Z-2)