Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
KABINET keamanan Israel secara resmi menyetujui rencana Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk mengambil alih kendali penuh atas Gaza. Pengumuman ini disampaikan kantor perdana menteri, Jumat (8/8) dini hari waktu setempat, setelah pertemuan yang berlangsung hingga larut malam.
Dalam pernyataannya, kantor PM menyebut Pasukan Pertahanan Israel (IDF) akan bersiap merebut Gaza. Ia menjamin bantuan kemanusiaan tetap diberikan kepada warga sipil di luar zona pertempuran.
Namun, keputusan ini memicu gelombang protes nasional di tengah kekhawatiran bahwa operasi militer lanjutan akan membahayakan 50 sandera yang masih ditahan Hamas. Keluarga para sandera pun menuntut pemerintah untuk fokus pada kesepakatan pembebasan, bukan eskalasi konflik.
Meskipun mendapat tekanan dari masyarakat internasional dan peringatan dari militer Israel sendiri, Netanyahu tetap ngotot melanjutkan operasi militer. Dalam wawancara dengan Fox News, ia menyatakan bahwa Israel "berniat mengambil alih Gaza" dan akan menyerahkan wilayah itu ke pemerintahan sipil non-Hamas setelah Hamas disingkirkan.
Namun, rincian soal siapa yang akan memerintah Gaza pasca-operasi belum jelas. Netanyahu hanya menyebut ingin menyerahkan kendali kepada "kekuatan Arab" yang dapat memerintah tanpa mengancam Israel.
Sementara itu, oposisi dalam negeri mengecam keras keputusan tersebut. Pemimpin oposisi Yair Lapid menyebut langkah Netanyahu sebagai “resep kematian bagi para sandera dan pemborosan dana publik demi ambisi politik ekstremis.”
Kelompok Hostages and Missing Families Forum mengecam rencana tersebut, menyebut eskalasi pertempuran hanya akan memperbesar risiko bagi sandera.
"Ini hukuman mati bagi orang-orang tercinta kami," bunyi pernyataan mereka. Beberapa keluarga bahkan menggelar aksi demonstrasi dramatis, mengenakan rantai di pergelangan tangan dan kaki saat berdiri di depan kantor PM di Yerusalem, meminta pemerintah "menatap mata kami dan beri tahu keputusan kalian."
Di pelabuhan Ashkelon, keluarga sandera juga menggelar pelayaran menuju perbatasan laut Gaza sebagai bentuk seruan terakhir. “Ini adalah sinyal SOS,” kata perwakilan mereka, Lior Horev.
Meski kabinet telah menyetujui rencana tersebut, militer Israel dilaporkan menyampaikan kekhawatiran serius. Kepala Staf IDF, Letjen Eyal Zamir, memperingatkan bahwa penguasaan penuh Gaza akan menjebak militer dalam pertempuran jangka panjang dan memperburuk risiko terhadap sandera.
Dalam pernyataan publik yang langka, Zamir menegaskan pentingnya budaya perbedaan pendapat dalam tradisi Yahudi dan menegaskan bahwa militer akan terus menyampaikan pandangan secara independen dan profesional.
Menurut sumber internal Israel, rencana operasi akan berlangsung selama lima bulan. Sekitar satu juta warga Gaza diperkirakan akan kembali dipaksa mengungsi ke wilayah selatan. Militer akan membangun kompleks khusus untuk menampung para pengungsi tersebut.
Sebagai bagian dari rencana, Israel dan AS juga akan menambah jumlah titik distribusi bantuan kemanusiaan dari empat menjadi 16, melalui Yayasan Kemanusiaan Gaza (GHF) yang menuai kontroversi.
Netanyahu mengisyaratkan operasi bisa dihentikan jika Hamas bersedia kembali ke meja perundingan. Namun, Hamas menanggapi rencana ini sebagai “pengkhianatan terhadap proses negosiasi” dan menuduh Netanyahu sengaja mengorbankan para sandera demi ambisi politik.
Sementara kabinet bersidang, ribuan warga Israel turun ke jalan di berbagai kota, termasuk Yerusalem dan Tel Aviv, menuntut gencatan senjata dan kesepakatan pembebasan sandera. Di Kibbutz Nir Ozn upacara pembangunan kembali bahkan dihentikan sebagai bentuk protes terhadap rencana Netanyahu.
“Cukup sudah. Kabinet sedang menyusun masa depan yang akan dikutuk sejarah,” kata pernyataan dari perwakilan Nir Oz, yang kehilangan seperempat warganya akibat serangan tersebut. Sembilan orang dari komunitas itu masih menjadi sandera hingga kini. (CNN/Z-2)
RENCANA pembangunan permukiman Israel di wilayah yang dikenal sebagai E1, sebidang tanah kecil tetapi strategis, di Tepi Barat yang diduduki, telah disusun lama.
PERDANA Menteri Israel Benjamin Netanyahu memerintahkan dimulainya pembicaraan dengan kelompok Hamas guna membebaskan para sandera yang masih ditahan di Jalur Gaza.
AS memperluas upaya untuk menghambat Pengadilan Pidana Internasional atas penuntutannya terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
Ketegangan diplomatik antara Israel dan sejumlah negara Barat semakin memanas menjelang rencana pengakuan negara Palestina bulan depan.
HUBUNGAN Australia dan Israel kian meruncing setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melontarkan serangan verbal terhadap Perdana Menteri Australia Anthony Albanese.
Pada Selasa (19/8), Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menuduh Presiden Prancis Emmanuel Macron mendorong antisemitisme.
Anak-anak Palestina di Jalur Gaza akan kehilangan akses pendidikannya selama tiga tahun beruntun akibat blokade dan agresi Zionis Israel yang hingga kini masih terjadi.
Israel menghancurkan lebih dari 1.500 rumah di lingkungan Al Zeitoun, Kota Gaza, Palestina, sejak melancarkan operasi darat awal bulan ini.
Tidak ada lagi bangunan yang tersisa di bagian selatan wilayah tersebut setelah Israel menyetujui rencana pendudukan Gaza pada awal bulan ini.
ISRAEL menghadapi gelombang kecaman internasional setelah serangkaian serangan di Rumah Sakit Nasser, Khan Younis, Gaza selatan, pada Senin (25/8).
Hingga kini, serangan militer Israel di Gaza masih berlangsung di tengah kebuntuan negosiasi gencatan senjata dan pembebasan sandera.
Serangan Israel ke spot tangga di RS Nasser, Gaza, Senin (25/8/2025) totalnya menewaskan 20 orang, termasuk 5 jurnalis.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved