Wali Kota Ito Terima 900 Telepon Protes Akibat Skandal Ijazah Palsu

KANTOR Wali Kota Ito, Jepang, menerima lebih dari 900 panggilan telepon dan 100 email protes dari warga setelah Maki Takubo, wali kota yang baru menjabat sejak Mei lalu, tersandung kasus pemalsuan latar belakang pendidikannya. 

Gelombang kemarahan publik itu memicu kekacauan dalam operasional kantor pemerintah kota dan mendorong tekanan dari berbagai pihak agar Takubo mengundurkan diri.

Skandal mencuat setelah buletin resmi pemerintah kota menyebut Maki Takubo memiliki gelar sarjana hukum dari Universitas Toyo di Tokyo. Namun belakangan terungkap ia sebenarnya dikeluarkan dari kampus tersebut.

Baca juga : Wali Kota Ito Mundur Akibat Skandal Ijazah Palsu, Akui Diusir dari Universitas Toyo

Takubo sendiri mengakui ia sempat menyetujui isi buletin itu sebelum diterbitkan meskipun ia berdalih baru mengetahui status pemecatannya pada akhir Juni.

Pada 7 Juli, Takubo menyatakan akan mundur dari jabatannya. Namun, ia juga mengumumkan niat untuk kembali mencalonkan diri dalam pemilihan wali kota pengganti.

Dilaporkan Asahi Shimbun, Takubo mengatakan akan menyerahkan dokumen pribadi seperti ijazah yang ia klaim, buku tahunan, dan surat keterangan masa kuliah ke Kejaksaan Distrik Shizuoka untuk penyelidikan lebih lanjut.

Baca juga : 5 Makanan Orang Jepang yang Bikin Umur Lebih Panjang

Namun, situasi di dalam pemerintahan kota semakin tidak kondusif. Serikat pekerja pegawai pemerintah menyerahkan surat resmi kepada Takubo menuntut penjelasan terbuka dan pertanggungjawaban untuk memulihkan kepercayaan publik serta menjaga moral pegawai.

Dalam sidang dewan kota, seluruh anggota majelis secara bulat menyetujui dua resolusi yaitu mendesak pengunduran diri Takubo dan membentuk komite khusus untuk menyelidiki dugaan manipulasi informasi akademik tersebut. 

Bahkan anggota dewan yang sebelumnya mendukung Takubo ikut mengecam. Salah satu dari mereka menyebut Takubo telah merendahkan warga kota lantaran skandal tersebut. Sebagian lain menudingnya mengkhianati janji kampanye soal transparansi dan politik bersih. Tak satu pun anggota dewan yang menolak resolusi tersebut.(H-2)